Diduga Markup Pengadaan Obat di RSUD Kuala Tungkal, Dirut Akui Diperiksa Jaksa Sekda Tanjab Barat Buka Secara Resmi Edukasi dan Penyuluhan Pelaporan SPT Tahunan Wabup Hairan Ikuti Wawancara Penilaian Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 Bupati Tanjab Barat Gelar Pertemuan Virtual Terkait Percepatan Penurunan Stunting Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Betara

Home / Meraingin / Pendidikan

Selasa, 2 Maret 2021 - 16:25 WIB

Hearing Komisi ll DPRD Merangin Bersama Dikbud dan BKPSDM Penuh Rasa Haru

MERANGIN-BULENONnews.com. Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDM) Merangin, Selasa (02/03/2021) penuh rasa haru.

Pasalnya hearing Komisi ll DPRD Kabupaten Merangin dan Dinas Instansi tersebut terkait soal nasib guru kontrak nonkategori.

Ketua Komisi II DPRD Merangin Muhammad Yani berharap agar tenaga pendidik kontrak nonkategori mendapat perhatian atau prioritas dari pemerintah untuk jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga  H. Cek Endra Pimpin Rapat Forkopimda Kabupaten Sarolangun, Bahas Konflik Sosial

“Tadi juga dihadiri tenaga kontrak nonkategori. Ini terkait keberlangsungan nasib mereka yang penghasilan rendah, sementara mereka sudah mengajar puluhan tahun,” terangnya.

Kemudian Kata Yani,“Ini tadi dijawab BKD bahwa mereka mengusulkan formasi khusus PPPK sebanyak 441 formasi, kita berharap ini memberi kesempatan untuk mereka guru kontrak nonkategori,” harap Politisi Partai NasDem ini.

Sambungnya,“Tadi juga ada hadir guru yang mengajar suku anak dalam mereka juga minta fasilitas karena jarak tempuh dan Medan yang mereka lalui untuk mengajar berbeda dengan guru lain,” lanjutnya lagi

Baca Juga  Merangin Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda 2022

Sisi lainnya Ketua Komisi ll bersama rekannya juga membahas persoalan SMP 26 dengan SMK 3 satu atap di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

“Kita berharap SMP bisa pisah dengan SMK dan ini harus ada dukungan dengan Pemdes, kita akan musyarawah di kantor camat dalam waktu dekat ini. Ini penting kita bahas supaya pendidikan ini lebih efektif, apa lagi SMP wewenang Kabupaten dan SMK provinsi,” pungkasnya

Reporter/Editor: Ote

Share :

Baca Juga

Meraingin

DPRD Turun Lapangan Setelah DPUPR Mangkir Hearing Hari Ke Dua

Meraingin

Kunjungi Balita Stunting, Wabup Berikan Bantuan Telur dan Susu Untuk Balita di Mensango

Meraingin

Bupati Minta Penertiban PKL Dijalan Poros Pasar Baru Saja

Meraingin

Lagi-lagi Kapolres Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran di Merangin

Meraingin

Hukum Adat Akan Diberlakukan Al Haris Jika Melanggar Prokes Covid-19

Meraingin

Polres Merangin Sosialisasi Dampak Lingkungan Akibat PETI

Meraingin

Wabup Sarolangun Himbau Masyarakat Untuk Saling Menghargai di Bulan Puasa

Meraingin

Waspada Orang Asing, Pemkab Merangin Gelar Rakor