MERANGIN-BULENONnews.com. Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDM) Merangin, Selasa (02/03/2021) penuh rasa haru.
Pasalnya hearing Komisi ll DPRD Kabupaten Merangin dan Dinas Instansi tersebut terkait soal nasib guru kontrak nonkategori.
Ketua Komisi II DPRD Merangin Muhammad Yani berharap agar tenaga pendidik kontrak nonkategori mendapat perhatian atau prioritas dari pemerintah untuk jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi juga dihadiri tenaga kontrak nonkategori. Ini terkait keberlangsungan nasib mereka yang penghasilan rendah, sementara mereka sudah mengajar puluhan tahun,” terangnya.
Kemudian Kata Yani,“Ini tadi dijawab BKD bahwa mereka mengusulkan formasi khusus PPPK sebanyak 441 formasi, kita berharap ini memberi kesempatan untuk mereka guru kontrak nonkategori,” harap Politisi Partai NasDem ini.
Sambungnya,“Tadi juga ada hadir guru yang mengajar suku anak dalam mereka juga minta fasilitas karena jarak tempuh dan Medan yang mereka lalui untuk mengajar berbeda dengan guru lain,” lanjutnya lagi
Sisi lainnya Ketua Komisi ll bersama rekannya juga membahas persoalan SMP 26 dengan SMK 3 satu atap di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.
“Kita berharap SMP bisa pisah dengan SMK dan ini harus ada dukungan dengan Pemdes, kita akan musyarawah di kantor camat dalam waktu dekat ini. Ini penting kita bahas supaya pendidikan ini lebih efektif, apa lagi SMP wewenang Kabupaten dan SMK provinsi,” pungkasnya
Reporter/Editor: Ote
