Diduga Pilkades Desa Tanjung Pasir Penuh Kecurangan, Suharyono: Musyawarah di Tiap Tingkatan Mengecewakan Bupati Tanjab Barat Singgung Kinerja Camat dan Lurah Lambatnya Koordinasi Berbagai Persoalan Bupati Tanjab Barat Sidak Temui Kantor Kelurahan Kosong dan Bergembok Bupati Tanjab Barat Hadiri Ekspose Persiapan Tuan Rumah MTQ ke -50 Tingkat Kabupaten Bupati Tanjab Barat Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi se – Provinsi Jambi

Home / Meraingin / Pendidikan

Selasa, 2 Maret 2021 - 16:25 WIB

Hearing Komisi ll DPRD Merangin Bersama Dikbud dan BKPSDM Penuh Rasa Haru

MERANGIN-BULENONnews.com. Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Daerah (BKPSDM) Merangin, Selasa (02/03/2021) penuh rasa haru.

Pasalnya hearing Komisi ll DPRD Kabupaten Merangin dan Dinas Instansi tersebut terkait soal nasib guru kontrak nonkategori.

Ketua Komisi II DPRD Merangin Muhammad Yani berharap agar tenaga pendidik kontrak nonkategori mendapat perhatian atau prioritas dari pemerintah untuk jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga  Terapi Pasien Covid-19 Metode Plasma Konvalesen Belum Bisa di Merangin

“Tadi juga dihadiri tenaga kontrak nonkategori. Ini terkait keberlangsungan nasib mereka yang penghasilan rendah, sementara mereka sudah mengajar puluhan tahun,” terangnya.

Kemudian Kata Yani,“Ini tadi dijawab BKD bahwa mereka mengusulkan formasi khusus PPPK sebanyak 441 formasi, kita berharap ini memberi kesempatan untuk mereka guru kontrak nonkategori,” harap Politisi Partai NasDem ini.

Sambungnya,“Tadi juga ada hadir guru yang mengajar suku anak dalam mereka juga minta fasilitas karena jarak tempuh dan Medan yang mereka lalui untuk mengajar berbeda dengan guru lain,” lanjutnya lagi

Baca Juga  M.Yani Hadiri Wisuda Angkat Ke V Santri-Santriwati Pondok Pesantren Lebay Yasin

Sisi lainnya Ketua Komisi ll bersama rekannya juga membahas persoalan SMP 26 dengan SMK 3 satu atap di Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

“Kita berharap SMP bisa pisah dengan SMK dan ini harus ada dukungan dengan Pemdes, kita akan musyarawah di kantor camat dalam waktu dekat ini. Ini penting kita bahas supaya pendidikan ini lebih efektif, apa lagi SMP wewenang Kabupaten dan SMK provinsi,” pungkasnya

Reporter/Editor: Ote

Share :

Baca Juga

Meraingin

Terapi Pasien Covid-19 Metode Plasma Konvalesen Belum Bisa di Merangin

Kriminal

Misteri Tewasnya Kepala BPBD Merangin, Ini Penjelasan Kapolres

Meraingin

Sat Samapta Polres Merangin Tingkatkan Patroli Rutin Hingga Larut Malam

Meraingin

Akibat PETI di Desa Lubuk Bumbun Mushola Nyaris Tergerus Sungai dan Akses Putus

Meraingin

BREAKING NEWS.. Warga Pulau Rayo Heboh Atas Penemuan Mayat Mengambang Di Sungai Merangin

Meraingin

Rabu Malam Fajarman Dilantik Sebagai Pj Sekda Oleh Bupati Merangin

Meraingin

Kausari Apresiasi Produksi Oksigen RSD Kolonel Abundjani Segera Launching

Meraingin

Pemindahan Aset GOR dan Gedung Serbaguna dari DPUPR Ke Disparpora Segera Rampung