Terpapar Covid 19, Pelayanan IGD RSUD KH Daud Arif dan Puskesmas Pijoan Baru Tutup Sementara Pengembalian Hasil Temuan BPK di Tanjab Barat Masih Minim Sterilisasi dan Tracking, Besok IGD RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Tidak Terima Pasien Perhari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Membutuhkan 50 Tabung Oksigen Bupati Tanjab Barat Buka Acara Pertemuan Dengan PT Sena.

Home / Tanjab Barat

Kamis, 16 Juli 2020 - 08:44 WIB

Bupati Kembali Pimpin Rapat Fasilitasi Lanjutan Tuntutan Masyarakat Teluk Nilau

TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Dr Safrial kembali memimpin rapat fasilitasi lanjutan tuntutan masyarakat Kelurahan Teluk Nilau dan Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPWSTN) terhadap areal APL di wilayah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan. Rabu (15/07).

Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati ini turut diikuti oleh Forkompimda, Kasdim, Kapolsek Teluk Nilau, Staf Ahli, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kadis PMD Tanjab Barat, Kesbangpol, Kadis Dukcapil, Camat Tebing Tinggi, Camat pengabuan, Kabag SDA, Kabag Tata pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Camat Pengabuan, Kepala KPHP Kab. Tanjab Barat, Pimpinan PT. WKS, dan 4 kelompok Tani yang bermitra dengan PT Wirakaryasakti, dan serikat Tani nasional (STN).

Baca Juga  Vaksinasi Akan Dilakukan Pada Ratusan Pedagang Pasar Tradisional¬†

Usai rapat, Safrial mengatakan bahwa PT. WKS telah menyerahkan 4 bundel dokumen yang berisi MoU Kemitraan, Legalitas Lahan, dan daftar nama anggota dari 4 kelompok tani mitra PT. WKS, namun tidak dilengkapi dengan fotocopy anggota kelompok tani. Sesuai kesepakatan peserta rapat, PT.WKS diminta melengkapi dokumen selambat – lambatnya pada hari Senin 20 Juli 2020 Pukul 15.00 WIB mendatang.

Sementara itu, dari pihak Masyarakat kelurahan Teluk nilau dan Serikat Tani Nasional, dalam rapat ini juga menyerahkan salinan data (fotocopy) yaitu peta dan perda, berita acara rapat di DPRD, dan berita acara di Badan kesbangpol, berita acara pengecekan lapangan, KK, dan KTP kelompok Tani sebanyak 470 KK/KTP kepada Pemkab Tanjab Barat yang diterima oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.

Baca Juga  Kapolres Tanjabbarat Berikan Piagam Kualatungkal Atas Keharmonisan Keragaman Suku Dan Agama Di Di Tanjabbarat

“Nantinya, Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tanjab Barat akan melakukan verifikasi terhadap legalitas lokasi yang dimitrakan antara PT WKS dan empat kelompok tani,” ujar Bupati.

Selanjutnya, kata Bupati, tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Tanjab Barat juga akan memverifikasi data yang disampaikan tersebut selama dua minggu terhitung mulai tanggal 20 juli 2020.

Baca Juga  HUT TNI Ke-75 Puluhan Prajurit Kodim 0419/Tanjab Lakukan Donor Darah

“Dan hasil verifikasi akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, selanjutnya hasilnya akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku” tutur Safrial.

“Fungsi kami hanya sebagai fasilitator, kalau kurang puas dengan hasil kami, ditempuh jalur hukum lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, dari Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi, Cristian Napitupulu menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data dari Dinas PM dan PTSP serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

“Kita masih menghormati pemerintah daerah kita,” ujarnya singkat.

Reporter/Editor: Ote

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Kondisi Halte dan Jembatan Penghubung Memprihatinkan, Bupati Minta Dinas Terkait Ajukan Perbaikan

Tanjab Barat

Tak Kenal Lelah,Tim Gugus Tugas Tanjabbarat Datangi Mini Market Dan Warkop Berlakukan Jam Malam

Tanjab Barat

Bupati Terima Audiensi Forum Jurnalis Tanjung Jabung Barat

Tanjab Barat

Kebutuhan Bahan Pokok Mulai Naik Jelang Dua Pekan Idul Fitri 1442 Hijriah

Tanjab Barat

Bupati Tanjabbarat Serahkan Bantuan Kenderaan Operasional Inseminasi

Tanjab Barat

Pemkab Tanjab Barat Gelar Tes SKB Formasi CPNS 2019

Tanjab Barat

APBD-P 2020 Disahkan, Bupati Apresiasi DPRD Tanjab Barat

Tanjab Barat

Wabup Ikuti Rakor Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi