TANJAB BARAT-BULENONnews.com.
Kisruh dugaan pengarahan dukungan kepada pasangan calon (paslon) di Pilkada Tanjab Barat dengan menunggangi Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat respon dari Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat, Syarifudin MM
Syarifudin menegaskan pihaknya tidak pernah memgarahkan prorgam PKH tersebut maupun petugas PKH untuk mendukung kelancaran sosialisasi Paslon Pilbup Tanjab Barat.
“Itu tudak benar, saya mengikuti arahan pak Sekda tentang Netralitas ASN,” sebutnya via WhatsApp dikonfirmasi, Jumat (04/12/20).
Sebelumnya isu tersebut sempat bergulir menjadi buah bibir, jika prorgam Kemensos tersebut disinyir dijadikan penopang kampanye terselubung salah satu paslon Pilbup arahan dari pejabat Dinsos Tanjab Barat.
Warga pun merasa risih bila hal tersebut benar adanya dan meminta Bawaslu dan pihak berwenang lainnya untuk menyelidikinya.
Pada kesempatan lain Koordinator PKH Kabupaten Tanjab Barat, Henry Adriand menegaskan bahwa seluruh SDM PKH tetap menjunjung tinggi netralitas dalam pilkada ini. Demikian pula program PKH.
“Sesuai SK yang diterima dari Kemensos RI yang dipegang teguh oleh SDM PKH, disitu dibunyikan juga bahwa pendamping/SDM PKH tidak boleh berpolitik praktis, bahkan menjadi simpatisan salah satu paslon,” tegasnya.
Ia menghimbau agar seluruh SDM PKH di Wilayah Tanjab Barat betul-betul dapat menjaga independensi dan netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
“Jangan sampai SDM PKH terlibat dalam politik praktis dan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati apalagi sampai menggiring peserta program terhadap pasangan calon tertentu,” pungkasnya. (Amr).
