TANJAB BARAT-BULENONnews.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Tanjabbar Tahun Anggaran 2020. Selasa (1/9/20).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Muh Sjafril Simamora .SH, serta Turut diikuti oleh 23 Anggota DPRD, Asisten, serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat.
Wakil Ketua DPRD H. Muh Sjafril Simamora.SH, sebagai pimpinan rapat mengatakan bahwa sebagai tindaklanjut rapat paripurna pada 25 Agustus 2020 lalu, pemerintah daerah melalui Bupati telah menyampaikan jika nota rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Tanjabbar tahun anggaran 2020 berserta lampirannya.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah DPRD, maka badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap KUPA dan PPAS, perubahan APBD Tanjabbar tahun anggaran 2020.
” Setelah mendengarkan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak serta melalui pembahasan yang mendalam, pembahasan rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD Tanjabbar tahun anggaran 2020 telah dirampungkan.” Ungkapnya.
Sementara itu untuk pendapatan pada APBD Tanjabbar, tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.265.027.897.325,00, rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar rp.1.300.315.473.349,00 bertambah sebesar Rp.35.287.576.024,00.
Sedangkan belanja pada APBD Tanjabbar tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1404.903.111.842,00, untuk rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.1.506.670.911.095,60 bertambah sebesar Rp.101.767.799.253,60.
Sementara pembiayaan pada APBD Tanjabbar tahun anggaran 2020 sebesar Rp.139.875.214.517,00, untuk rencana perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.206.355.437.746,00, bertambah sebesar Rp.66.480.223.229,00.
Sementara itu, Rapat Paripurna ke 4 tentang penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus I, II dan III serta pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Tanjab Barat terhadap Pengambilan 6 Raperda Kabupaten Tanjab Barat yang semestinya digelar usai Paripurna KUPA-PPAS, harus ditunda dengan alasan Forum yang tidak tercapai.
Penulis/Editor: Amir/Ote.
