Bupati Tanjab Barat Serahkan Bantuan Kepada Nelayan Bupati Bersama Gubernur Laksanakan Gerakan Panen Cabai Desa Lubuk Terentang Wabup Hairan Sambut Kunjungan dan Silaturahmi LP3KD Tanjab Barat Wabup Hairan Hadiri Pertemuan Aksi 7 Publikasi Data Stunting Tingkat Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2022 Ditandai Pemukulan Gong, Secara Resmi Bupati Tanjab Barat Buka MTQ Ke-50 Tingkat Kabupaten

Home / Meraingin

Rabu, 16 November 2022 - 20:36 WIB

DPRD Temukan Tunggakan Pajak PT Jelutung Jumbo Jaya di Desa Simpang Limbur Merangin

MERANGIN-BULENONNEWS. Sidak Sawmill di Merangin, Selasa (15/11/2022) Komisi I DPRD Merangin temukan tunggakan pajak. Dewan bakal panggil kades bahkan camat.

Inspeksi Mendadak (Sidak) Komisi I ini berlangsung sekitar pukul 10.00 Wib bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merangin.

Kedatangan rombongan, langsung bertemu pemilik usaha kayu yang ada di lokasi, PT Jelutung Jumbo Jaya (PT JJJ) yang berada di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat.

Dewan dan DPMPTSP melihat perijinan perusahaan kayu yang telah beroperasi sekitar 30 tahun itu.

Khususnya sistem perijinan OSS yang berlangsung secara daring itu, pelaporan dan operasional mesti dilaporkan.

Saat memberikan pengarahan terkait kewajiban perusahaan, Komisi I menemukan adanya tunggakan pajak. PT Jelutung Jumbo Jaya ternyata tak membayar pajak beberapa tahun terakhir.

Baca Juga  Bupati Merangin Kembali Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Tabir

“PBB tanah ini terbit 2014 tapi tidak bayar. Namun 2015, 2016 dan 2017 bayar. 2018 tidak bayar lagi,” ungkap Azil Aima, Sekretaris Komisi I yang mengkonfirmasi BPPRD Merangin.

Hitung punya hitung, perusahaan pengolahan kayu itu menunggak pajak selama 4 tahun terakhir plus 2014, senilai Rp 5,3 juta rupiah.

Pengelola terkejut, pasalnya Ia mengaku terus membayar pajak dan kewajiban lain. Bilangnya, kades selalu menagih pembayaran padanya.

Lantaran temuan itu, dewan mengarahkan pengusaha untuk mengkonfirmasi pembayaran itu ke pihak terkait.

“Bagaimana mau membangun, kalau pajak bisa begini. Tidak masuk ke daerah,” tegas Mulyadi, Wakil Ketua Komisi I

Dalam waktu dekat, Ketua Komisi I, Zainal Amri mengatakan akan menindaklanjuti hal ini. Bilangnya, Komisi I akan memanggil pihak terkait.

Baca Juga  Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Nilwan Ajak Masyarakat Kenang Jasa Para Pahlawan

“Kita akan panggil pihak desa dan pihak perusahaan terkait temuan PBB yang belum dibayar dalam waktu dekat ini,” katanya.

Usai PT Jelutung Jumbo Jaya, rombongan kemudian bergerak ke PT Graha Cipta, yang juga berada di Pamenang.

Terlihat pula anggota DPRD anggota Komisi I lainnya seperti Subhan, M Thais, Helmi serta Zainuri dalam sidak ini.

Sementara terpisah, Kepala Desa Simpang Limbur, Rita Purniati mengaku terkejut dengan temuan itu.

“Nanti saya konfirmasi ke staf, atau petugas. Saya sih tidak pernah,” ungkapnya.

Rita Purniati sendiri baru menduduki jabatan kades terhitung Juni 2022. Bilangnya, pembayaran tahun ini yakni Desember 2022 barulah masa kepemimpinannya.

Meski demikian, Ia tetap akan mengkonfirmasi hal ini pada staf dan siap dipanggil ke DPRD.**

Share :

Baca Juga

Meraingin

Jalan Tabir Timur Berlumpur Laksana Bubur, Warga Minta Pemerintah Turun Lokasi

Meraingin

Hari Pahlawan 2022 Wabup Merangin dan Forkopimda Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Meraingin

DPRD Merangin Dampingi Petani Porang

Meraingin

Satu Unit Ekskavator Proyek Jembatan Sungai Merangin Tenggelam

Meraingin

Bukan Hanya Dalam Rangka Adipura, Pol PP Merangin Akan Tertib PKL Secara Permanen.

Meraingin

Polres Merangin “Ngawani Ngopi” Lagi

Meraingin

September Penyekatan PPKM ketat Masuk Kota Kuala Tungkal

Meraingin

Peringati Hari Santri, Pawai di Merangin Padati Jalan Raya