oleh

Dugaan Status Oknum Perangkat Desa Yang Telah Bersuami Menikah Lagi, Diamini Sang Kades Baram Itam

-Tanjab Barat-1.436 KALI DIBACA

FOTO KADES BRAM ITAM SYAIFUL ROHMAN

 

 

TANJABBARAT – BULENONnews.com,Dugaan Sekretaris Desa (SekDes) bersuami dua atau Poliandri membuat heboh masyarakat di Tanjung Jabung Barat khususnya di walayah desa Bram Itam Kecamatan Bram Itam.

 

Selaku Sekdes, perempuan yang melakukan poliandri ini juga telah melanggar norma kehidupan yang akan menimbulkan fitnah yang membuat masyarakat disekitar risih terhadap wanita yang bersuami dua.

 

Menanggapi dugaan ada perangkat Desa yang bersuamikan dua, Kades Bram Itam Saiful Rohman Membenarkan, cerita itu memang benar adanya bahwa perangkat saya yang berinisial  M Y  N selaku Sekretaris Desa(Sekdes) parit 8 Bram Itam kanan, Kecamatan Bram Itam telah mencoreng nama baik Desa.

 

” Iya memang benar, Sekdes saya telah dinikahi suami orang.” Tegas kades. Senin (24/2/20).

 

Kabar pernikahan secara siri ini, kata kades sempat membuat dirinya terkejut. Dikarena ada perangkat desa nya telah berbuat kesalahan dan mencemarkan nama baik desa yang dipimpinnya.

 

” Kita akui, perbuatan sekdes ini sudah salah, baik Dimata Masyarakat Bram Itam maupun secara kedisplinan pemerintah,” Sebutnya.

 

” Terus terang saya belum begitu jauh mengetahui peri hal ini, nikah nya seperti apa, siri atau tidak itu masyarakat dan BPD lah yang lebih tahu, saya sebagai kades hanya membenarkan ini terjadi.” Tuturnya.

 

Disinggung apa tindakan ia selaku kades mendangapi terjadi permasalahan ini? “Kata kades pada awal kejadian ini, ia sempat menegur sekdes nya agar sementara waktu jangan masuk kantor dulu. Demi menghindari fitnah serta tuduhan  warga atas kejadian ini.

 

”  Namun seminggu yang lalu tanpa ada perintah saya dianya(Sekdes), tetap masuk kantor. Padahal saya cuma menegur bukan memberhentikan, karena apa saya sarankan kan agar dia berdiam diri dulu terkait persoalan ini, saya hanya takut bakal timbul gejolak dimasyarakat.” Ucapnya lagi.

 

Terkait masalah ini, Ungkap kades dirinya sudah mendapatkan surat pernyataan semacam teguran, dari masyarakat melalui BPD agar segera mengambil tindakan untuk permasalahan sekdes ini.

 

” Secara langsung surat permintaan dari masyarakat sudah saya tindaklanjuti, sesuai dengan jalurnya, dengan berkordinasi kepihak Kecamatan. Namun sebelum ada surat tersebut kita juga sudah melakukan rapat dikantor desa, sayangnya upaya dari permasalahan ini belum menemukan titik terang.” Bebernya.

 

Dijelaskannya pula,” setelah tidak menmukan titik terang sesuai hasil rapat didesa, dirinya akhirnya meminta rekomendasi kepihak Kecamatan, untuk melakukan pemberhentian perangkat desa yang bermasalah ini.

 

” Namun surat balasan dari Kecamatan yang kita terima bukan dalam bentuk pemberhentian seperti yang kita diminta, akan tetapi hanya semacam surat teguran.” Sebut Kades.

 

Ia menambahkan, secara aturan memang yang berhak memberhentikan perangkat desa ada lah kades, namun harus ada surat rekomendasi dari Camat.

 

” Pemberhentian perangkat desa itu, sebelum timbul sk, sedangkan SK nya itu harus ada rekomendasi dari Camat baru sah secara hukum. Memang SK  nya dari kepala desa,” Tutupnya.

 

REPORTER:AMIR

EDITOR:MARDAN HSB

Komentar

Berita Sebelumnya