oleh

H. Bahtiar Kacik Siap PTUN Pemkab Merangin

-Meraingin-435 KALI DIBACA

BULENONnews.com – MERANGIN
Menindak lanjuti pemberitaan yang pernah di beritakan oleh media ini beberapa hari yang lalu, terkait dengan bangunan yang di bangun oleh pengusaha yang berada di Kabupaten Merangin, diman pembangunan ruko tersebut bangun  di atas Sanitasi air dan Box Culvert atau tepatnya Daerah Aliran Sungai (DAS).

H. Fadilah Darma (Diding) selaku Kuasa hukum atau pengacara Among (Simata sipit) yang sempat dijumpai oleh beberapa anggota Peduli Daerah Sendiri (Pedas) Merangin, dikediamannya, menjelaskan kalau bangunan tersebut telah melalui prosedur yang tepat dan jelas, dan jika prosedur tersebut belum dimiliki oleh Among, maka tidak mungkin di bangun bangunan tersebut.

“Sebenarnya semua persyaratan yang di ajukan oleh pemerintah sudah kami penuhi semua, sertifikat sudah ada, IMB juga sudah di keluarkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah tidak mengeluarkan IMB, tidak mungkin kami bangunkan bangunan tersebut,” terang H. Diding.

Ditambahkan H. Fadilah Darma (Diding) Among ada Setipikat tanah dan izin, sebaiknya kalu itu jadi permasalahan, tanyakan langsung kepemberi izin. Kalau mau lihat sertipikat sama izin ada sama saya,” Lanjut Kuasa Hukum Among lagi.

Terpisah H. Bahtiar Kacik yang mengaku bahwa bangunan tersebut bukan lah milik Among sendiri, tapi dirinya juga memiliki bangunan tersebut, karena bangunan tersebut dibangun dua pintu, satu pintu milik Among dan satu pintunya lagi milik Kacik.

Dari percakapan melalui telepon genggam miliknya (Kacik), menjelaskan kepada media ini, semua persyaratan sudah lengkap dan lzin Mendiri Bangunan (IMB) tersebut bukan di zaman Al Haris ini di keluarkan, namun pada zaman kepemimpinan Nalim dulu dirinya telah memiliki izin membangun yakni pada tahun 2012 yang lalu, dikarenakan ada hal sesuatu maka bangunan tersebut di hentikan.

Dan pada kepemimpinan Al Haris yang sekarang ini IMBnya pun di urus dan dikeluarkan lah oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan itu maka bangunan tersebut sekarang dilanjutkan lagi tahap pembangunanya, dan dirinya juga akan membawa kemanapun juga jika bangunan nya tersebut dihentikan oleh pihak Pemerintah.

“Semua prosedur sudah kami lengkapi, dan jika bangunan tersebut di hentikan oleh pemerintah daerah, kami akan ajukan PTUN, jika tidak dikeluarkan IMBnya tidak mungkin kami bangun bangunan tersebut,” terang Kacik.

Reporter : Ote

Komentar

Berita Sebelumnya