MERANGIN-BULENONNEWS.COM. Kabupaten Merangin, Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Ny. Juniarti Nilwan, kembali melaksanakan kunjungan kerja dalam monitoring Evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) untuk, menurunkan Angka Stunting Anak dan Angka Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Merangin, Rabu (1/02/23).
Kegiatan kali ini berlokasi di kantor Camat Tabir Timur yang di hadiri oleh para Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Tabir Timur beserta Ketua TP PPK Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Desa se Kecamatan Tabir Timur, Kapolsub Polsek Tabir, Babinsa Desa Bukit Subur Koramil 08/Tabir, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta tamu undangan lainnya.
Camat Tabir Timur M. Raju Andala, saat memberikan Laporannya, menyampaikan harapan kepada unsur terkait dalam kecamatan Tabir Timur untuk sama-sama fokus menyimak pemaparan Wakil Bupati dan tim.
” Kami berharap, hal ini bisa kita jadikan stimulan dan tambahan semangat selaku ujung tombak dilapangan baik secara kedinasan atau dalam perbaikan pelayanan ditengah Masyarakat
Wabup Nilwan Yahya, dalam hal menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, untuk percepatan penurunan stunting dan angka kemiskinan Ekstrim, pada tahun 2024 kasus ini harus sudah Nol persen.
” Alhamdulillah, dari Sembilan kecamatan yang kami lakukan Monitoring dan evaluasi, tadi malam kita mendapat Kabar gembira dari pemerintah pusat, bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan Ekstrim di kabupaten Merangin,” Jelas Wabup.
Disampaikan oleh wabup, Kecamatan Tabir Timur, merupakan kecamatan ke 10 yang di monitor dan di Evaluasi soal Stunting anak dan kemiskinan ekstrim.
” Itulah progres Evaluasi kami, artinya masih tersisa 14 Kecamatan yang perlu di Monitor dan si Evaluasi,”lanjut Wabup Merangin.
Bedarsarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) di Kabupaten Merangin, Tabir Timur berjumlah 140 yang berstatus stunting dan berpotensi kemiskinan Ekstrim dengan jumlah hitungan jiwa, sebanyak 688 jiwa.
” Hari ini kita coba evaluasi data yang dari pusat, secara logika sulit di percaya akal sehat, nah kami harap kepada camat dan kepala desa untuk tidak menyalahkan siapa-siapa, baik data dari pendamping desa atau data daridari TKSK,” pungkasnya.
Reporter : Ote.
