Terpapar Covid 19, Pelayanan IGD RSUD KH Daud Arif dan Puskesmas Pijoan Baru Tutup Sementara Pengembalian Hasil Temuan BPK di Tanjab Barat Masih Minim Sterilisasi dan Tracking, Besok IGD RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Tidak Terima Pasien Perhari RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal Membutuhkan 50 Tabung Oksigen Bupati Tanjab Barat Buka Acara Pertemuan Dengan PT Sena.

Home / Tanjab Barat

Minggu, 5 Juli 2020 - 13:01 WIB

Pemkab Tanjab Barat Mengeluarkan Kebijakan Penundaan Pajak dan Penghapusan Pokok Pajak

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di tengah masa pandemi covid 19 sebenarnya telah dilakukan.

Pemkab Tanjab Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemda sesuai kebijakan pemerintah pusat salah satunya bidang penguatan ekonomi.

Hal ini diungkapkan oleh Yon Heri, Selaku Kepala Dinas Pendapatan Pajak Daerah Tanjabbar saat di konfirmasi, Selasa (30/6). Bahwa Pemkab Tanjabbar sendiri mengeluarkan kebijakan untuk penundaan pembayaran pajak dan penghapusan pajak.

“Untuk meringankan beban wajib pajak selama Pandemi Covid 19 ini, Kebijakan yang di lakukan oleh bupati yaitu ada dua, penundaan bayar dan penghapusan pokok pajak,” Sebutnya.

Baca Juga  Pemerintah Himbau Larangan Mudik, Armada Nekat Menaikkan Penumpang Akan di Stop

Ia menjelaskan bahwa penundaan bayar pajak adalah untuk pajak PBB, di tundanya yang mesti jatuh tempo 30 september di mundurkan menjadi 30 Desember. Sementara ada beberapa penghapusan pajak yaitu pajak restoran dan hotel.

“Penghapusan pokok di lakukan untuk kewajiban Maret, April, Mei dan Juni itu tidak di pungut sama sekali. Ada jenis pajak yang penghapusan adalah pajak hotel, dan pajak rumah makan atau restoran. Dua pajak itu yang kita pertimbangkan akan mengalami kemuduran usaha,”Ungkapnya.

Baca Juga  Gugus Tugas Covid-19 Lakukan Simulasi Pedagang Dilokasi Pariwisata WFC Kuala Tungkal

Ditambahkannya, ada penghapusan pokok pajak terhadap reklame toko. Sementara itu, saat ditanya bagaimana kebijakan kedepan setelah new normal dan sebagai upaya membangkitkan ekonomi pelaku usaha dengan tidak memberatkan, kata Yon belum ada kebijakan baru.

“Ke depan Juli dan seterusnya kita belum mengambil kebijakan, karena kita lihat juga sekarang kebijakan pemerintah sudah semakin longgar. Kalo semakin longgar kegiatan usaha menjadi pulih kembali,” Katanya.

Namun, kata Yon untuk kebijakan kedepan, pihaknya masih melihat bagaimana situasi Covid berdasarkan kebijakan pemerintah dan daerah. Jika nantinya kondisi masih memburuk, maka katanya penghapusan pajak untuk pelaku usaha hotel dan rumah makan bisa saja di perpanjang.

Baca Juga  Jalan Utama Rusak Parah, Pengendara Banyak Yang Celaka

“Tapi selama Juli dan selanjutnya masih tidak ada perubahan artinya masyarakat usaha tetap di batasi maka kita akan keluarkan perpanjangan penghapusan. Tapi kalo sudah normal itu tidak lagi,” Tuturnya.

“Jadi masa pajak juli itu bayar Agustus kalo seandainya bulan Juli masih terbatas lakukan usaha. Sebelum pembayaran agustus kita keluarkan kebijkan baru,”Timpalnya.

Reporter/Editor: Amir/ Ote

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Seorang Anak Disiksa dan Dibuang Orang Tua Kandungnya di Jalanan

Tanjab Barat

Mestinya Saat Ini Tanjabbar Musim Kemarau, Namun Malah di Guyur Hujan Deras, Ini Kata BMKG

Tanjab Barat

Polres Tanjab Barat Laksanakan Bakti Sosial Bagi Sembako Pada Pasien Covid 19

Tanjab Barat

Dampingi Gubernur Salurkan JPS, Bupati: Kerjasama Baik, Kunci Minimalkan Tumpang Tindih Data

Tanjab Barat

Polres Tanjab Barat Potong 10 Ekor Hewan Qurban, 700 Kantong Daging Disebar Untuk Anggota Polri dan Warga Terdampak Covid-19

Tanjab Barat

Bupati Merangin Serahkan Sertifikat CPIB dari Kementerian Terhadap 4 UPR

Tanjab Barat

Pemkab Tanjab Barat Belum Ada Tindakan Kongkrit Untuk Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Tanjab Barat

Satu Rumah Milik Warga Musnah Terbakar