oleh

Wabup Minta Dukungan Semua Pihak Dalam Mewujudkan Tanjabbar KLA

-Berita-6 KALI DIBACA

BULENONnews.com.

Tanjabbar, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) melakukan rapat koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Selasa, (14/01/20).

Dalam rapat koordinasi Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib mengatakan, untuk menuju sebagai Kabupaten Layak Anak bukan perkara mudah, dibutuhkan proses dan kerjasama semua elemen, baik OPD, maupun pemerintah Kecamatan dan Desa.

Diketahui,Tahun lalu Kata Wabup, Kabupaten Tanjabbar berada diurutan terakhir. Meski demikian, untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, harus ada kerjasama agar bisa sejajar dengan Kabupaten lain.

” Pemkab Tanjabbar sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan DP3AP2KB Tanjabbar dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan bisa secepatnya terealisasi.” Ujar Amir Sakib.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Agus Sumantri menyebut, rakor dan evaluasi kerja Tim Gugus KLA ini merupakan kelanjutan dari rakor sebelumnya.

Lanjut Agus, dalam evaluasi kali ini lebih difokusan pada Kecamatan Layak Anak(Kelana) dan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekela).

” Kita harapkan para OPD dan pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tanjabbar, sudah memahami dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan 5 kluster serta 24 indikator untuk evaluasi KLA.” Ungkap Agus.

Di tambahkanya, evaluasi penilaian selanjutnya akan dilaksanakan bulan Maret 2020. Sedangkan untuk persiapan evaluasi administrasi bagi OPD atau Kecamatan yang sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan administrasi sesuai indikator yang diminta.

” Sehingga pada saatnya nanti bisa langsung di-online-kan. Sedangkan, untuk teknik evaluasi pada bulan Maret 2020 akan berbeda dengan evaluasi awal tahun 2019 lalu.” Jelasnya.

“ Kalau evaluasi tahun 2019 adalah evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, sampai evaluasi akhir dilaksanakan oleh Kemen P3A. Tapi untuk tahun sekarang evaluasi mandiri, verifikasi administrasi dan verfikasi lapangan dilakukan oleh provinsi, baru nanti verifikasi akhir oleh Kemen P3A.” Tutup Agus Sumantri mantan Kasubbag peliputan dan pemberitaan bagian Humas & protokol sekretariat daerah Tanjabbar ini.

Kontributor : Amir

Editor : Ote

Komentar

Berita Sebelumnya