TANJABBARAT-BULENONNEWS.COM,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jambi mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) Tahun Anggaran 2022 ditemukan kerugian sekitar Rp1,8 miliar terbanyak dari pengadaan obat.
“Hasil audit BPK RI ada temuan dari sisi pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Pertanyaan nya kemana Dewas (Dewan Pengawas), terlihat kurang koordinasi antara dewas dengan Dirut. Jangan hanya pelayanan saja yang dipelototi, tetapi penggunaan anggaran baik itu sesudah atau sebelumnya, pelaksanaan harus juga diawasi. Jangan sampai temuan BPK yang nilai sangat signifikan, apalagi menyangkut pengadaan obat yang merupakan kebutuhan pokok kesehatan,”ungkap Syarifuddin AR, Direktur Eksekutif LSM Petisi.
Ditambahkan lagi, Pria yang akrab disapa Udin Codet ini, Dewas adalah perpanjangan tangan Bupati untuk mengawasi kinerja RSUD, jadi Bupati lah yang punya hak untuk mengevaluasi Dewas. “Agar ada pembenahan baik internal RSUD atau dewan pengawas itu sendiri, karena ini menyangkut penggunaan anggaran negara( APBD kabupaten),”Sebut Udin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK-RI menemukan beberapa permasalahan diantaranya:
1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Operasional BLUD tidak sesuai
ketentuan;
2. Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan dari Pelayanan Pasien Umum pada RSUD
K.H. Daud Arif belum memadai;
3. Pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional terlambat dan berisiko membebani
keuangan RSUD K.H. Daud Arif;
4. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tanpa bukti kehadiran pegawai sebesar
Rp56,01 juta;
5. Belanja Jasa Pelayanan Pasien Covid-19 sebesar Rp313,20 juta tidak sesuai ketentuan;
6. Pengadaan Obat-obatan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp1,19 miliar;
7. Kerja sama penyediaan peralatan penghasil oksigen membebani keuangan RSUD minimal
sebesar Rp164,67 juta; dan
8. Metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan
dan terdapat indikasi pemahalan harga sebesar Rp141,40 juta.
Terkait hal itu, Direktur RSUD KH Daud Arif Monang belum dapat di konfirmasi terkait temuan itu.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Tanjabbbar Agus Sanusi yang menerima langsung hasil audit tersebut mengaku belum membaca hasil audit tersebut. Namun, hasil audit itu sudah di serahkan ke Bupati Tanjabbar Anwae Sadat.
“Saya belum baca isinya, baru disampaikan ke bapak bupati,” katanya Rabu 17/12/22.
Saat ditanya temuan yang paling besar dari pengadaan obat di RSUD KH Daud Arif sekitar Rp1,1 miliar. Sekda mengaku belum mengetahui secara detail tèmuan itu.
“Waduh….sudah tahu duluan, sayo bae belum tahu…..” Pungkasnya.
Adi Asfandi Salah salah satu pemerhati pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada bapak Bupati untuk mencari pengganti Dirut RS yang baru,sebab ini sangat menjadi permasalahan bagi masyarakat kita.masih banyak asn kita yang mampu untuk dijadikan sebagai Dirut.Sebut Adi.
JURNALIS:MARDAN HASIBUAN
