Hindari Konflik, DPRD Merangin Mediasikan 9 Desa Dengan PT Jebus Maju

- Redaksi

Senin, 21 Juli 2025 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGKO-BULENONNEWS.COM. Konflik yang mengganjal bertahun-tahun antara warga dan PT Jebus Maju akhirnya mulai menemukan titik terang. Audiensi Lintas Komisi DPRD Merangin, Senin (21/7), mempertemukan perusahaan dengan sembilan kepala desa dan tiga camat dari wilayah terdampak aktivitas perusahaan tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Efendi, serta anggota Komisi I, II, dan III. Fokus utamanya, menyelesaikan sengketa batas wilayah dan status hutan produksi yang dikelola PT Jebus Maju.

Sembilan desa yang hadir berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pangkalan Jambu, Renah Pembarap, dan Sungai Manau, antara lain: Desa Nalo Gedang, Baru Nalo, Tiongko, Sungai Pinang, Muara Bantan, Durian Batakuk, Talang Segegah, Gelanggang, dan Muaro Panco Barat.
“Kita ingin konflik ini tidak berlarut. Masyarakat minta lahan yang telah mereka tanami. Termasuk kebun sawit, jangan masuk dalam rekom penyangga PT Jebus Maju,” ujar Bong Fendi, panggilan akrabnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Audiensi ini melahirkan delapan poin kesepakatan penting, meski masih bersifat sementara hingga ada kejelasan dari pemerintah pusat. Poin-poin tersebut akan disampaikan secara resmi melalui Gubernur Jambi.

Salah satu poin krusial adalah pengakuan terhadap lahan yang sudah dikuasai warga, dengan syarat tidak ada perluasan lahan baru. DPRD juga menyoroti kemungkinan perubahan status lahan dari Hutan Produksi (HP) menjadi tanah milik masyarakat melalui pengajuan sertifikasi.
“Kami ingin ada kejelasan status lahan. Apakah bisa berubah dari HP ke tanah bersertifikat? Ini penting agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” tegas Bong Fendi, yang juga Ketua DPD Golkar Merangin.

Sementara itu, anggota DPRD Merangin As’ari El Wakas (Apuk) menegaskan perlunya pemetaan ulang wilayah desa dan kawasan perusahaan.
“Pemetaan harus selesai dulu. Tapi ingat, jangan ada penambahan kebun baru! Kita akan bawa ini ke Gubernur Jambi dan dorong evaluasi izin PT Jebus Maju,” katanya.

Apuk juga mengingatkan PT Jebus Maju agar tidak mengintimidasi warga yang sudah lebih dulu membuka kebun di area perusahaan, selama proses batas wilayah belum tuntas.

Ketua Komisi II DPRD Merangin Muhammad
mengingatkan, PT Jebus Maju agar berkaca dengan konflik warga yang meledak di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo. “Suasana kebatinan masyarakat ini rentan, karena kami juga lahir dari bawah,” ujarnya.

Sementara Direktur PT Jebus Maju, Risgianto, menyatakan bahwa perusahaan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Ia menyebut bahwa lahan yang dikuasai warga belum memiliki sertifikat, karena masih masuk kategori hutan produksi.
“Warga bisa memanfaatkan lahan, tapi bukan untuk sawit. Karena sawit saat ini jadi perhatian Satgas PKH. Untuk tanaman non-sawit, kami izinkan sebagai bentuk toleransi,” katanya.

Pihak perusahaan juga menyampaikan komitmen membentuk tim sosialisasi tingkat desa, serta membuka peluang kemitraan dengan warga untuk lahan yang sudah dikelola, setelah data diperivikasi.

Delapan Kesepakatan Penting Audiensi 21 Juli 2025:
1. PT Jebus Maju hanya boleh beraktivitas di kawasan izin yang tidak dikuasai masyarakat.2. Tapal batas segera dipasang bersama pemerintah desa.3. Pemerintah desa wajib mendata lahan yang dikuasai warga.4. Dibentuk tim sosialisasi PT Jebus Maju di tingkat desa.5. Warga boleh mengelola lahan yang sudah dibuka tanpa intimidasi, tanpa perluasan baru.6. PT Jebus Maju dilarang menyebut kawasan konservasi sebagai hutan produksi secara sepihak.7. DPRD mendorong Pemkab Merangin dan Gubernur Jambi ajukan perubahan status lahan ke pusat.8. Tidak boleh ada illegal logging, PETI, atau pembukaan lahan baru di dalam kawasan izin. (*).

Berita Terkait

Susuri Gelapnya Malam, Ahmad Hanif Gelar Reses di Desa Pantai Gading Bram Itam
Pansus III DPRD Tanjab Barat Rampungkan Dua Ranperda, Atur Pemilihan Kades hingga Tata Kelola Aset Daerah
Panitia Khusus I DPRD Tanjab Barat Rampungkan Pembahasan Ranperda, Siap Dibawa ke Pengambilan Keputusan
DPRD Bersama Pemkab Tanjabbar Sahkan Tiga Raperda dalam Rapat Paripurna Keempat
Ketua DPRD Hamdani Hadiri Rakerda dan Bimtek BPD se-Tanjab Barat, Dorong Penguatan Peran di Desa
Ketua DPRD Hamdani Hadiri Final Raja Machmud Cup II, Serahkan Hadiah Juara II
Ketua DPRD Hamdani Tutup Festival Hari Santri ke-81 di Ponpes Soleh Al-Mubarok
Ketua DPRD Hamdani Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Komitmen Kebangsaan
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:34 WIB

Naik Rp 220 Miliar, RAPBD Merangin 2027 Dirancang Rp 1,61 Triliun

Selasa, 10 November 2026 - 19:37 WIB

Jalan Mampun Baru-Pinang Merah Mulus, Masyarakat Acungkan Jempol Ke Bupati M Syukur

Selasa, 10 November 2026 - 10:51 WIB

Bersama Diguyur Hujan, Merangin Khidmat Peringati Hari Pahlawan

Jumat, 6 November 2026 - 11:18 WIB

Pisah Sambut Dandim 0420/Sarko, Bupati M Syukur: Masyarakat Merangin Itu Rukun dan Ramah Tamu

Selasa, 3 November 2026 - 16:06 WIB

M Syukur: Warga Negara Sakura Akan Rehabilitasi Kawasan Hutan Merangin

Selasa, 3 November 2026 - 12:27 WIB

Bupati M Syukur Muluskan Jalan Tambang Emas – Lantak Seribu

Selasa, 3 November 2026 - 09:47 WIB

Diapit Dua Menteri, Bupati M. Syukur Sabet Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026

Senin, 2 November 2026 - 18:52 WIB

DPD Partai Perindo Merangin Santuni Anak Panti Asuhan Pada HUT Perindo Ke-12

Berita Terbaru