JAMBI, BULENON NEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E. dari Fraksi PDI Perjuangan menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026) pukul 16.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus tindak lanjut atas penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pada 29 Mei 2026.
Kehadiran Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hamdani menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. DPRD akan terus mendukung setiap upaya perbaikan demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Hamdani.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan oleh BPK harus menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rekomendasi yang disampaikan hendaknya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Hamdani juga berharap hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memenuhi seluruh mekanisme dan ketentuan yang berlaku sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mempertahankan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta para pejabat terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis Editor: Amir/Ote
