BANGKO-BULENONNEWS.COM. Sekitar 300 tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Merangin hingga kini belum juga diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan staf teknis yang sudah bertahun-tahun mengabdi, bahkan ada yang mendekati dua dekade, namun status ASN tak kunjung datang.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Merangin, Nasihin, dengan lantang meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) bergerak cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perintah pusat jelas, akhir tahun ini tidak boleh ada satupun R2 atau R3 yang diabaikan! Semua harus diakomodir, dihitung detail karena ini membutuhkan anggaran yang cukup besar,” tegasnya.
Menurut Kang Nasihin, panggilan akrabnya, dari jawaban Kepala BKPSDMD Merangin, Ferdi Anshori, proses pengangkatan memang sedang diusahakan untuk mengakomodir semuanya. Namun alasan klasik soal sinkronisasi dengan pemerintah pusat yang “belum tuntas” terus menjadi penghambat.
“Kalau pusat sudah memerintahkan, daerah tidak perlu ragu. Ini bukan sekadar angka di APBD, tapi masa depan ratusan keluarga yang menggantungkan hidup pada keputusan ini,” sindir Kang Nasihin.
Di sisi lain, para honorer mulai kehilangan kesabaran. Rini, salah satu guru honorer R3 di Merangin, mengaku lelah dengan janji-janji pemerintah. “Kami sudah bertahun-tahun mengajar, gaji pas-pasan, bahkan kadang telat. Kalau akhir tahun ini masih tidak jelas, rasanya seperti kami tidak dianggap manusia,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Andi, tenaga kesehatan honorer R2, juga menumpahkan kekesalannya. “Kami ini garda terdepan di puskesmas, melayani siang malam. Tapi saat bicara status, semua jadi rumit. Kami cuma ingin kepastian, bukan simpati.”
Riwayat Panjang Tuntutan R2–R3
DESAKAN pengangkatan honorer R2–R3 di Merangin bukan hal baru. Pada 20 Juni 2025, ratusan honorer mendatangi kantor bupati menuntut kejelasan formasi PPPK, bahkan memprotes keterlambatan gaji hingga empat bulan. Sebelumnya, aksi serupa juga terjadi pada awal tahun, di mana mereka membawa poster bertuliskan “Jangan Permainkan Nasib Kami”.
Secara nasional, pemerintah melalui MenPAN-RB telah mengeluarkan kebijakan agar tidak ada honorer kategori R2 dan R3 yang terabaikan pada akhir 2025, termasuk opsi skema PPPK paruh waktu. Namun, mayoritas honorer menolak opsi tersebut karena dianggap merugikan hak mereka sebagai ASN penuh waktu.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi media kepada Kepala BKPSDMD Merangin Ferdi Anshori belum membuahkan hasil. Nomor WhatsApp yang biasa digunakan bernada aktif namun tidak diangkat, dan pesan yang dikirim belum mendapat balasan. (*).
