JAKARTA – BULENONNEWS.COM. Rombongan Komisi 1 DPRD Kab. Tanjab Barat yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Komisi 1 Hasbi dari Partai Bulan Bintang selaku Pimpinan Rombongan beserta anggota Nurcholis, Hj. Erliani, Jamal Darmawan Sie, Rayun dan Nelly didampingi Plt. Kadis Dikbud dan Kaban BKPSMD juga Kabid dan kasie diterima oleh Bagian Perencanaan antara Diah dan Tio.
Diah memberikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran Anggota DPRD beserta OPD langsung berkoordinasikan ke Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang karena kami butuh informasi dari daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam hal untuk pemenuhan guru secepatnya akan diangkat melalui jalur P3K, sebab untuk pembayaran honor P3K telah dianggarkan di APBD namun kami mohon maaf saat ini masih dalam tahap proses penyempurnaan regulasi agar kelemahan penerimaan P3K tahun sebelumnya dapat di perbaiki agar tidak ada lagi permasalahan yng akan timbul di kemudian hari,”Sebutnya.
Jamal Darmawan Sie selaku anggota Komisi 1 menyampaikan kebutuhan guru harus segera diatasi karena tenaga honor saat ini berharap kepada Pemerintah Pusat agar tetap memperhatikannya, termasuk Pemkab Tanjung Jabung Barat agar segera dapat diangkat menjadi P3K.
“Sebanyak 1635 Guru honorer menanti pembukaan kembali pengangkatan P3K di bidang Pendidikan dan dalam konsultasi hari ini (kamis, 25 Mei) masih harus bersabar dikarenakan Panselnas masih melakukan sinkronisasi regulasi, data dan lainnya semoga dalam waktu dapat dituntaskan dan segera dibuka pendaftarannya” kata Jamal.
Ditambahkan Jamal, dari konsultasi ada beberapa informasi yang dapat kita sampaikan yaitu :
Dalam pertemuan disampaikan dr Pihak KemenDikbudristek :
1. Penerimaan P3K akan dibuka kembali namun sampai saat ini regulasi msh dalam tahap pembicaraan antar Kelembagaan yaitu Kemendikbudristek, KemenPanRB, Kemenkeu dan lainnya.
2. Terkait honorer tidak linear diberikan solusi tetap dapat diangkat sebagai P3K dengan catatan berkemungkinan tidak di tempat asal namun dilihat dari kuota pengangkatan berdasarkan formasi.
3. Untuk tata cara pengangkatan tahun 2023 bisa terjadi perubahan namun saat aturan nya belum selesai.
4. Yang lulus TP pada tahun 2022 tetap wajib daftar ulang dari awal.
Jamal menghimbau agar para honorer untuk bersabar sambil menunggu regulasi dan lainnya, namun kami DPRD khususnya Komisi 1 akan mengawal agar pengangkatan dapat dilakukan secepatnya.
JURNALIS:MARDAN HASIBUAN
