TANJAB BARAT,BULENON NEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Jabung Barat, yang secara historis dikenal sebagai “kawah candradimuka” bagi aktivis intelektual dan garda terdepan aspirasi rakyat, kini tengah berada dalam pusaran kritik tajam.
Organisasi hijau-hitam ini dinilai mulai kehilangan taringnya sebagai kontrol sosial di tengah menumpuknya persoalan daerah yang menghimpit masyarakat.
Sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan kegelisahan mereka terhadap sikap HMI yang dianggap “sunyi senyap” di saat isu-isu krusial seperti ketimpangan ekonomi, buruknya infrastruktur, hingga merosotnya kesejahteraan nelayan dan petani di Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan mencuat ke permukaan.
Kritik ini bukan tanpa alasan. HMI yang dulu dikenal vokal dalam menyikapi kebijakan publik, kini dianggap lebih banyak terjebak dalam aktivitas internal dan agenda seremonial.
Peran strategis mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat seolah tereduksi menjadi sekadar nama besar tanpa aksi nyata di lapangan.
Salah seorang tokoh pemuda setempat yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas pasifnya pergerakan mahasiswa saat ini.
“Dulu, HMI adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan sangat dekat dengan denyut nadi rakyat. Namun sekarang, suaranya nyaris tak terdengar. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan nyata, organisasi ini justru terlihat asing dari realitas tersebut,” cetusnya.
Minimnya pernyataan sikap, aksi advokasi, maupun kajian kritis terhadap kebijakan daerah memicu skeptisism publik. Komitmen HMI sebagai agen perubahan (agent of change) kini diragukan, mengingat berbagai tantangan daerah seolah dibiarkan berlalu tanpa catatan kritis dari organisasi mahasiswa tertua di Indonesia ini.
Narasi yang berkembang di akar rumput menyebutkan bahwa suara rakyat yang selama ini mereka bawa, kini hanya berakhir sebagai komoditas diskusi di ruang-ruang tertutup tanpa ada follow-up yang berdampak luas bagi kebijakan publik.
Meski dihujani kritik, harapan agar HMI Tanjung Jabung Barat melakukan refleksi total tetap ada. Publik masih menginginkan organisasi ini kembali ke “Khitah Perjuangan”—kembali menjadi pengawas kebijakan pemerintah yang objektif dan berani.
Di tengah kompleksitas persoalan daerah saat ini, peran mahasiswa sebagai penyeimbang kekuasaan sangat dibutuhkan.
Masyarakat menantikan pembuktian bahwa HMI bukan sekadar organisasi kaderisasi formalitas, melainkan kekuatan intelektual yang mampu hadir secara fisik maupun gagasan sebagai pembela kepentingan rakyat.
Kini, bola panas berada di tangan kepengurusan HMI setempat: apakah mereka akan tetap memilih diam dalam zona nyaman, atau bangkit menjawab keraguan publik dengan aksi nyata yang berpihak pada keadilan sosial? (Tim)
