TANJABBARAT,BULENON NEWS.COM Dugaan penyelewengan dan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, mencuat ke publik.
Seorang warga setempat menyuarakan keluhan keras, menuding bahwa banyak keluarga miskin justru dikeluarkan dari daftar penerima, sementara warga yang tergolong mampu justru menikmati bantuan tersebut.
Keluhan ini terekam dalam sebuah video berdurasi 43 detik, yang unggah oleh akun Facebook @Muhammad Nureffependi di Group Pencerahan Kuala Tungkal#. Terlihat dilatar belakang video sebuah rumah dengan kondisi dinding berlapiskan terpal warna biru dengan atap daun Nipah atau kelapa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam narasi video tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang disapanya “Pak Prabowo”, meminta agar otoritas terkait segera turun tangan.
Bansos Dinikmati Pemilik Kebun dan Sarang Walet
Dalam rekaman tersebut, warga yang tidak disebutkan namanya ini menjelaskan bahwa penerima manfaat saat ini didominasi oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mapan.
“Bantuan banyak yang kaya yang dapat, yang miskin dikeluarkan, Pak,” ujar warga tersebut dengan nada memohon.
Ia memberikan contoh spesifik mengenai profil penerima bantuan yang dianggap tidak layak, yakni mereka yang memiliki aset besar, seperti:
- Pemilik sarang walet.
- Memiliki emas belingkang (harta benda berharga).
- Memiliki kebun yang luas.
- Memiliki rumah di mana-mana (properti lebih dari satu).
“Kami orang miskin yang tak mampu, [malah] bisa dikeluarkan, Pak, bantuannya,” tambahnya, menyoroti ironi penyaluran Bansos yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.
Permintaan Segel Rumah Penerima Bantuan (Sticker Warga Tidak Mampu)
Menyikapi ketidakadilan ini, warga tersebut mengajukan permintaan mendesak kepada pihak yang berwenang untuk melakukan audit dan verifikasi secara transparan.
“Tolong dikasih segel, Pak, rumahnya yang mana bantuannya yang dapat,” pintanya, yang secara implisit menuntut agar rumah-rumah yang terbukti tidak layak menerima bantuan dapat ditandai atau dicabut kepesertaannya.
Keluhan dari masyarakat Sungai Dualap ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat untuk segera mengevaluasi dan membenahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan di masa mendatang benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
Diketahui Video tersebut telah ditonton sebanyak 2,6 RB, dengan 9 kali dibagikan, 19 komentar dan 129 like.
Penulis Editor Amir Ote
