TANJABBARAT,BULENON NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali melakukan penyegaran struktural besar-besaran di pertengahan tahun 2026. Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Anwar Sadat, resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan puluhan pejabat yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Manajerial, hingga Non-Manajerial. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Atas Kantor Bupati, Rabu (17/6/2026).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi posisi ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan mutu pelayanan publik sekaligus mengakselerasi visi misi Berkah Madani ke tengah masyarakat. Namun, di samping memberikan ucapan selamat, Bupati juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan evaluasi mendalam terkait kedisiplinan dan etika birokrasi, terutama mengenai pengamanan dokumen negara.
Salah satu poin krusial yang disorot tajam oleh Bupati Anwar Sadat adalah maraknya fenomena kebocoran surat-surat kedinasan ke ruang publik belakangan ini. Ia mengingatkan dengan tegas bahwa setiap aparatur yang disumpah wajib hukumnya untuk merawat kerahasiaan data pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bocor keluar. Surat-surat bupati tiba-tiba pagi muncul di media dan sebagainya. Itu rahasia jabatan, ya,” tutur Bupati Anwar Sadat di hadapan puluhan pejabat yang baru dilantik.
Ia meminta para pejabat baru untuk lebih mawas diri dan memperketat tata kelola administrasi di instansi masing-masing agar tidak memicu kegaduhan yang tidak perlu di lingkungan sosial.
“Jadi rahasia jabatan itu dijaga, dirawat rapi-rapi. Jangan sampai ada sesuatu yang keluar sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya kembali.
Tidak hanya urusan administrasi surat-menyurat, Bupati juga mengingatkan jajarannya untuk bijak dalam berkomunikasi publik. ASN, khususnya yang menduduki jabatan struktural, diminta untuk membatasi diri dan tidak memberikan komentar atau pernyataan kepada publik yang bukan merupakan kewenangan atau ranah kerja mereka.
Menurut Bupati, pernyataan yang tidak berbasis pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas justru berisiko memicu salah tafsir dan merugikan kredibilitas jalannya roda pemerintahan daerah.
“Berkatalah seadanya, ya. Jangan terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang dianggap di luar tupoksi kita, ya, sehingga menimbulkan blunder bagi para pejabat kita semua,” pungkasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi puluhan pejabat yang dikukuhkan untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi lintas OPD yang solid layaknya sebuah kesebelasan tim, serta mengedepankan asas profesionalitas demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Penulis Editor Amir Ote
