TANJABBARAT,BULENONNEWS.COM– Di tengah gema kebijakan efisiensi anggaran daerah yang ketat, pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan strategis,Dana Desa dan alokasi untuk operasional perdesaan dipastikan tidak akan tersentuh pemotongan. Kebijakan ini menyoroti komitmen untuk menjaga roda pemerintahan desa dan pembangunan di sektor-sektor esensial tetap berjalan.
Dana Desa: Benteng Terakhir Pembangunan Perdesaan
Dalam sebuah pertemuan Paripurna DPRD, Senin (20/10/25) secara resmi, Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Drs.H. Anwar Sadat, M Ag menyampaikan bahwa anggaran untuk pendanaan di perdesaan, gaji perangkat desa, dan Dana Desa dipertahankan sepenuhnya.
“Kami berharap nanti dengan Dana Desa itu, desa tetap bisa menyelenggarakan pemerintahan sehingga tidak terganggu dengan keuangan yang hari ini kita miliki,” ujar Bupati Anwar Sadat
Keputusan ini juga mencakup komitmen untuk mendukung kebijakan operasional di sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan—yang menjadi tulang punggung perekonomian desa.
Dengan dijamin nya Dana Desa, Bupati Anwar Sadat berharap program-program padat karya dan pembangunan infrastruktur desa dapat terus berlanjut, menjadi katup pengaman ekonomi lokal di tengah tekanan keuangan global.
“Sebagai konsekuensi dari upaya menjaga Dana Desa, pemerintah daerah mengumumkan pemotongan anggaran yang ekstrim pada pos-pos belanja non-esensial. Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan sumber daya yang ada ke program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,”ungkapnya.
Kata Bupati Pemotongan signifikan terjadi pada:
- Perjalanan Dinas: Anggaran dipotong hampir 50%.
- Makan Minum (Tunjangan Rapat): Mulai tahun 2026, tunjangan makanan dan minuman di kantor-kantor dinas (OPD) dan bahkan di rumah dinas Bupati akan sangat dibatasi, bahkan hanya akan disediakan air putih.
- Kegiatan Seremonial: Kegiatan yang bersifat perayaan atau seremonial dikurangi secara drastis.
- Pakaian Dinas: Anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dihapus total, dengan alasan stok yang dimiliki pegawai sudah mencukupi.
Meski Dana Desa aman, kebijakan penghematan ini menyoroti masalah utama di tingkat daerah: keterbatasan dana untuk belanja modal.
Bupati Anwar Sadat mengakui bahwa dana yang tersedia saat ini tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek pembangunan modal yang besar di seluruh wilayah. “Pengambilan keputusan menjadi dilematis, seperti yang diilustrasikan dengan perumpamaan: “membawa air didalam gelas dibawah sambil berlari, gelas tidak jatuh air tidak tumpah” Sebutnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sementara pemerintah daerah berhasil melindungi sektor perdesaan, tantangan besar tetap ada dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur skala besar. Fokus anggaran diprioritaskan pada kelangsungan operasional dan pembangunan berbasis desa, menunda sementara proyek-proyek yang membutuhkan investasi modal tinggi.
