Terhadap Nota Keuangan RAPBD Perubahan Merangin 2025
BANGKO-BULENONNEWS.COM. Rapat paripurna DPRD Merangin Bupati dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Merangin 2025, Rabu malam (17/9), mendapatkan berbagai tanggapan.
Rapat dipimpin oleh Wakil ketua I Herman Efendi, didampingi Waka II Ahmad Fahmi dan dihadiri 24 orang Anggota. Pandangan umum fraksi-fraksi Dewan tersebut, disampaikan juru bicara masing-masing pada rapat paripurna DPRD Merangin.
Tampak hadir pada paripurna itu, unsur Forkopimda, Pj Sekda Merangin Zulhifni, para Asisten Setda Merangin, para Staf Ahli Bupati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, tokoh masyarakat dan utusan sejumlah organisasi.
Pada paripurna itu, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Alhanim Assadiqqi dalam tanggapannya meminta perubahan APBD 2025 yang dilakukan benar-benar akan memberikan manfaat aecara optimal bagi masyarakat.
‘’Dalam perubahan APBD 2025 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan,’’ujar Alhanim Assadiqqi.
Fraksi PAN menyoroti tandangan-tantangan eksternal dan internal yang dihadapi, mulai dari ketergantungan transfer dana Pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PPP melalui jurubicaranya Teguh Wahyudi, menegaskan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sering kali tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, sehingga proyek mangrak atau tidak optimal.
Serapan anggaran yang masih rendah juga tidak luput dari pertanyaan Fraksi PPP. Fraksi ini juga mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah. Meskipun penurunan itu tidak signifikan secara nominal perlu menjadi perhatian serius.
‘’Penurunan pendapatan daerah ini mencerminkan adanya kendala dan tantangan yang tidak terantisipasi. Jika tidak ditangani secara strategis, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan,’’ujar Teguh Wahyudi.
Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Samdianto menekankan, asset daerah yang terbengkalai dan tidak produktif, agar tidak menjadi beban anggaran daerah mohon penjelasan bagaimana solusinya.
‘’Penambahan anggaran yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mohon dijelaskan manfaat dari penambahan anggaran tersebut secara terinci dan teliti,’’ujar Samdianto.
Fraksi Gerindra yang disampaikan gurubicaranya Saprion, minta penjelasan faktor-faktor penyebab perubahan ABPD 2025, khususnya pendapatan dan belanja daerah. Fraksi ini juga mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
‘’Kami Fraksi Gerindra menyarankan asset-asset daerah yang tidak produktif lagi, untuk secapatnya dilakukan lelang, agar bisa mengurangi beban pembiayaan Pemerintah Daerah,’’pinta Saprion.
Sementara itu Fraksi Nasden minta dalam mengalokasikan anggaran, hendaknya pembangunan yang dilakukan harus secara merata berdasarkan skala prioritas. Progres penyelesaian kepala desa yang bermasalah juga menjadi sorotan fraksi ini.
Fraksi Demokrat minta peningkatan mutu pendidikan dari program yang ada belum terlihat sebagai skala prioritas. Rusaknya ruas jalan kabupaten terutama dari Simpang Seling ke Muarajernih, Kibul sampai Ngaol, Kibul sampai Batang Kibul.
Selain itu dari Bangko sampai Sungai Kapas serta ruas jalan Pinang Merah sampai Mampun Baru, belum terlihat perbaikan jalan tersebut, sementara jalan itu akses masyarakat dan apa langkah yang akan dilakukan?
Fraksi Perindo minta penjelasan penyebab turunnya pendapatan asli daerah, kenaikan bembiayaan, PPPK paruh waktu yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain mohon untuk dijelaskan.
Begitu juga dengan anggaran pembangunan fisik di setiap OPD, hendaknya pembnagunan fisik yang dilakukan melibatkan pemerataan di setiap daerah, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.
Fraksi PKB menekankan, perubahan APBD 2025 yang dilakukan, harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebab masih banyak jalan-jalan yang rusak di wilayah pedesaan, sehingga menghambat aktivitas ekonomi warga.
Pembanguna infrastruktur tidak tertupu pada daerah-daerah tertentu, yang lebih ke perkotaan, tetapi ke pedesaan dan daerah terpencil juga herus dilakukan. Fraksi PKB juga menyoroti masih maraknya penyakit masyarakat (Pekat) yang mengancam moral genasi bangsa, langkah dan solusi apa yang akan diambil?
Fraksi PKS Hanura menyoal pembangunan Sumbar Daya Manusia (SDM) dan tatakelola Pemerintahan, agar bisa bekerja secara optimal, meskipun dalam kondisi efesiensi anggaran yang menyesuaikan skala prioritas dan kondisi alam Merangin.
Terakhir, Fraksi Perjuangan Nusantara juga mempertanyakan penurunan pendapatan daerah mengapa bisa terjadi dan peningkatan belanja daerah mengapa bisa terjadi serta peningkatan pembiayaan daerah mengapa terjadi?
Fraksi gabungan ini juga mempertanyakan kualitas pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta ruang kelas baru berapa persen dari APBD 2025, mohon untuk dijelaskan. Pembangunan diminta benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran. (Ote).
