Terkait Permohonan Panwas Pilkades Desa Kemuning Tua,Kadis Segera Tindak Lanjuti

- Redaksi

Jumat, 20 Agustus 2021 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CONTOH IJAZAH PENGELUARAN TAHUN 2013

 

TANJABBARAT-BULENONNEWS.COM,Martunis S.Pd,M.Pd Menjelaskan kepada media ini perihal dugaan ijazah aspal yang digunakan salah satu cakades (calon kepala desa) di Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Inhil.”Dikatakaya,ia sudah menurunkan stafnya ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dan juga sudah menghubunginya via seluler untuk dimintai keterangan serta membawa semua berkas adminstrasi atas nama H yang diduga aspal,jika memang lengkap dan sesui dengan aturan maka kita pihak dinas meminta ketua PKBM tersebut untuk membuat pernyataan diatas matrai yang menyatakan ijazah paket inisial H tersebut salah dalam penanda tanganan,kemudian kami dari dinas akan mengeluarkan surat keterangan yang sesuai dengan juknis atau menbuat surat keterangan pengganti,”Katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika ijazah paket tersebut terdaftar dan syah secara aturan kementrian pendidikan maka pihaknya akan memberikan surat keterangan yang sesuai juga dengan aturannya,kami selaku lembaga tidak mau dibilang plin plan atas permintaan permohonan yang diajukan oleh panwas pilkades Desa Kemuning Tua tersebut,diakuinya lagi,memang surat permohonan dari panwas tersebut sudah hampir satu bulan belum bisa kami jawab dan itu semua atas kelalaian staf saya yang bertele tele.

Aneh,Salah satu Pengurus atau ketua PKBM di Tanjabbarat menerangkan dengan tegas secara tekhnis,Ijazah paket A maupun Paket Ijazah B dan C yang dinyatakan lulus pada tahun 2013 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Setempat,bukan oleh Ketua PKBM,kan sudah jelas diatas tertilis”YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI KEPALA DINAS,kok kenapa pada ijazah tersebut tertera tanda tangan Ketua PKBM,”jelas itu tidak sesuai dengan peraturan kementrian pendidikan,”Sebut Ketua PKBM yang meminta namanya untuk tidak di

publish.

Ditambahkanya lagi,”setahu saya,Untuk ijazah paket A,B dan C yang dinyatakan lulus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 semua di tanda tangani oleh Kepala Dinas Daerah setpat,itu berlaku diseluruh Indonesai,kemudian bagi peserta yang lulus pada tahun 2017 sampai sekarang pananda tanganan ijazah paket tersebut ditanda tangani oleh Keta PKBM,bukan kepala dinas.”timpalnya.

Sementara Syafarudin Ketua LSM Petisi 28 meminta kepada pihak panitia untuk melakukan kroscek atas dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut,dan kepada pihak yang berwajib agar segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keteranagan dimana asal muasal terbitnya ijazah tersebut serta melakukan pemanggilan kepada si calon kepala desa yang mencoba menggunakan ijazah terduga palsu tersebut,kasus seperti ini sudah benyak terjadi di negeri ini,jangan sampai terjadi di kabupaten tetangga kita ini.

Atas pemberitaan adanya oknum calon kepala desa yang diduga menggunakan ijazah palsu saya harap ketegasan dari panitia untuk mengambil sikap yang tegas,dan kepada pihak kepolisian saya harap untuk segera melakukan penyelidikan atas legalitas dugaan ijazah palsu tersebut.Pungkas Dirktur Eksekutif Petisi 28.

JURNALIST/EDITOR:BULENON/OTE

Berita Terkait

Kebijakan BPHTB Dilimpahkan ke Kecamatan, Aparatur Desa dan Kelurahan Tanjab Barat Tolak: “Bukan Kewenangan Kami, Berpotensi Membebani Masyarakat”
Kekuatan Doa Sang Ulama dan Pemimpin, Satu Korban Berhasil Ditemukan
Kontroversi Audit BPK: Dana Media Diperiksa Detail, Proyek Fisik Puluhan Miliar Apa Kabar?
Pemkab Tanjab Barat Luncurkan Arus Balik Gratis Kuala Tungkal-Batam, Gunakan KN SAROTAMA P.112
Lebaran Terancam ‘Kering’, Warga Desak Bupati Evaluasi Dirut PDAM Tirta Pengabuan
Rapat Evaluasi Pembangunan 2025 dan Percepatan Tahun 2026, Wabup Kecewa OPD Merangin Banyak Absen
Bikin Geger! KPK ‘Kepung’ Tanjabbar, Bukan OTT Tapi ‘Jurus Baru’ Pengawasan Proyek Strategis Daerah
Skandal GOR Badminton Teluk Nilau: Terancam Pidana Korupsi, Plt Kadis dan Kontraktor Hadapi Sanksi Berlapis!
Berita ini 736 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:10 WIB

Susuri Gelapnya Malam, Ahmad Hanif Gelar Reses di Desa Pantai Gading Bram Itam

Senin, 2 November 2026 - 19:37 WIB

Panitia Khusus I DPRD Tanjab Barat Rampungkan Pembahasan Ranperda, Siap Dibawa ke Pengambilan Keputusan

Senin, 2 November 2026 - 12:56 WIB

DPRD Bersama Pemkab Tanjabbar Sahkan Tiga Raperda dalam Rapat Paripurna Keempat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Ketua DPRD Hamdani Hadiri Rakerda dan Bimtek BPD se-Tanjab Barat, Dorong Penguatan Peran di Desa

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:48 WIB

Ketua DPRD Hamdani Hadiri Final Raja Machmud Cup II, Serahkan Hadiah Juara II

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:29 WIB

Ketua DPRD Hamdani Tutup Festival Hari Santri ke-81 di Ponpes Soleh Al-Mubarok

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:49 WIB

Ketua DPRD Hamdani Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Komitmen Kebangsaan

Selasa, 15 September 2026 - 13:19 WIB

APBD 2027 Tanjabbar Mulai Dibahas, DPRD Tekankan Anggaran Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Berita Terbaru