TANJABBARAT, BULENON NEWS.COM – Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi dalam melakukan audit terhadap anggaran publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) memicu polemik.
BPK dinilai terlalu “mikro” dengan menyisir detail teknis tulisan pada anggaran media, namun diduga belum menyentuh proyek fisik bernilai miliaran rupiah serta dana hibah besar tahun anggaran 2025.
Pemeriksaan intensif terhadap anggaran media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tanjabbar yang bernilai kurang dari Rp2 miliar tersebut menuai reaksi miring dari berbagai pihak.
Sumber internal yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa auditor BPK melakukan pemeriksaan hingga pada ranah tata kelola tulisan, seperti penggunaan titik, koma, hingga spasi dalam berita yang ditayangkan media mitra. Hal ini dinilai di luar kompetensi dan kewenangan lembaga auditor negara.
“BPK itu seharusnya memeriksa apakah kegiatan tersebut fiktif atau tidak. Ranah mereka adalah memastikan SPJ sesuai dan pembayaran dilakukan menurut prosedur. Bukan menilai titik koma atau spasi, itu bukan ranah kompetensi mereka,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kritik ini muncul karena anggaran media yang relatif kecil—dan dibagi ke ratusan media mitra—justru diperiksa dengan tingkat ketelitian yang dianggap berlebihan, sementara proyek-proyek infrastruktur raksasa terkesan luput dari pengawasan serupa.
Desakan Audit Proyek Fisik dan Perjalanan Dinas
Ketimpangan fokus pemeriksaan ini memicu desakan agar BPK juga melakukan audit mendalam terhadap proyek-proyek fisik puluhan miliar serta dana hibah yang mengucur deras di tahun 2025.
Tak hanya itu, transparansi anggaran Perjalanan Dinas (SPPD) para pejabat di lingkungan Pemkab Tanjabbar juga menjadi tuntutan publik. BPK diminta mengukur output nyata dari perjalanan dinas tersebut bagi kemajuan daerah.
“Coba periksa dinas-dinas itu. Dinas Luar (DL) sering dilakukan, tapi apa output-nya untuk daerah? Jika tidak ada manfaat nyata, itu bisa dikategorikan pemborosan anggaran yang merugikan rakyat,” tegas sumber tersebut.
Publik kini menanti keberanian BPK untuk menunjukkan taringnya pada proyek-proyek strategis yang memiliki risiko kebocoran anggaran lebih besar.
Konsistensi BPK dalam memeriksa seluruh lini—bukan hanya anggaran media—menjadi pertaruhan bagi kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPK Perwakilan Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan terhadap metode pemeriksaan anggaran di Diskominfo Tanjabbar tersebut.
Penulis Editor Tim
