Kericuhan Rapat APBDP Tanjabbar Memanas: Pembahasan Hibah KONI Rp1 Miliar Diduga Jadi Pemicu Rapat APBDP Tanjabbar Memanas: Warnai Lempar Palu Sidang dan Banting Meja, Rapat Sempat Diskors Kasus Pengeroyokan Jurnalis di Tanjabbar: Kuasa Hukum Desak Dinas PMD dan Inspektorat Periksa Kades Teluk Ketapang Pemeriksaan Kades Teluk Ketapang dan 5 Saksi Berlanjut, Akankah Ada Tersangka dalam Kasus Penganiayaan Wartawan? Kembali Dipercaya Pimpin Komite SMAN 1 Tanjab Barat, Mardan Hasibuan Komitmen Prioritaskan Kebutuhan Siswa dan Transparansi Anggaran

Home / DPRD

Selasa, 1 September 2026 - 10:24 WIB

Kericuhan Rapat APBDP Tanjabbar Memanas: Pembahasan Hibah KONI Rp1 Miliar Diduga Jadi Pemicu

TANJABBARAT, BULENON NEWS.COM – Tensi tinggi menyelimuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Senin (31/8/2026) sore. Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) mendadak ricuh hingga diwarnai aksi pelemparan palu sidang dan aksi banting fasilitas rapat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perselisihan memuncak saat peserta forum mendalami alokasi dana hibah bernilai sekitar Rp1 miliar yang diusulkan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disparbudpora. Alokasi tersebut rencananya diperuntukkan bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanjabbar serta sejumlah kegiatan cabang olahraga.

Perbedaan pandangan mengenai urgensi penganggaran di tengah kondisi efisiensi fiskal daerah ditengarai menjadi pemicu utama tajamnya silang pendapat antar-peserta rapat.

Di tengah pembahasan yang alot, sorotan juga tertuju pada efektivitas alokasi anggaran daerah. Pemerhati politik dan pemerintahan daerah, Syarifuddin AR, menilai dalam kondisi anggaran yang terbatas, setiap formulasi APBD Perubahan idealnya diprioritaskan untuk program pelayanan publik mendasar yang bersifat mendesak.

“Di saat situasi anggaran efisiensi, alokasi anggaran yang dihibahkan semestinya diukur secara cermat agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap terakomodasi,” ujar Syarifuddin.

Selain perdebatan dalam forum Banggar, publik turut mencermati munculnya sejumlah paket pekerjaan fisik dalam skema APBDP 2026, seperti penataan drainase dan pengaspalan ulang (overlay) jalan. Integrasi program-program tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan berjalan akuntabel dan sesuai mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pimpinan DPRD Tanjabbar, pimpinan Banggar, serta Kepala Disparbudpora guna mendapatkan penjelasan secara berimbang (cover both sides) terkait dinamika pembahasan anggaran tersebut.

Penulis Editor tim

Share :

Baca Juga

DPRD

DPRD Tanjab Barat Akan Lakukan Pengecekan Alat USG Ke Puskesmas 

DPRD

DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Keempat  Raperda APBD Tahun Anggaran 2023

DPRD

Melalui Paripurna Pertama, Sinergi Pemkab-DPRD Tanjabbar Godok 4 Raperda Strategis

DPRD

Ketua DPRD Tanjabbar Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023

DPRD

KUA-PPAS APBD 2027 Belum Temui Titik Sepakat, DPRD Tanjab Barat Tunda Paripurna dan Minta Pembahasan Dilanjutkan

DPRD

DPRD Tanjabbar Gelar Paripurna Pertama, Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2024

DPRD

DPRD Tanjabbar Paripurna Keempat, Penyampaian Laporan Pansus dan Pendapat up Bupati Raperda Pajak Retribusi Daerah 

DPRD

DPRD Tanjab Barat Gelar Paripurna Pertama Penyampaian Nota Rancangan Perda APBD Tahun 2024

You cannot copy content of this page