BANGKO-BULENONNEWS.COM. Gelombang kekecewaan mulai membara di tingkat desa. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Merangin kini menuding kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan tiga tahun ini sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan Bupati M. Syukur dalam menjaga komitmen terhadap pembangunan di akar rumput.
Seorang kepala desa yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan, pemotongan dana desa kali ini sangat memberatkan dan terasa tidak adil.
“Pemotongan terjadi di triwulan tiga, besarannya beda-beda antar desa, mulai dari belasan juta sampai dua puluhan juta rupiah. Jujur saja, kami kaget dan kecewa,” ujarnya.
Menurutnya, sejak awal para kades sudah menyusun rencana kerja berdasarkan pagu anggaran yang disepakati. Namun, pemangkasan mendadak dari kabupaten membuat banyak program harus tertunda.
“Kami sudah jalankan program sesuai aturan, tapi dana tiba-tiba dipotong. Desa yang sudah susah makin ditekan,” keluhnya.
Kebijakan ini dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dan transparansi di lingkungan Pemkab Merangin. Beberapa kades bahkan mulai mempertanyakan komitmen Bupati Syukur yang selama ini kerap berbicara soal “desa mandiri dan sejahtera”.
“Kalau Bupati serius mau bangun desa, mestinya jangan sentuh ADD. Ini bukan angka kecil, ini urat nadi pelayanan di desa!” tegas sumber tersebut dengan nada tinggi.
Pemotongan yang terjadi justru memunculkan kecurigaan baru, apakah kondisi keuangan daerah benar-benar sedang kritis, atau ada ketidakefisienan di tubuh pemerintah kabupaten?
Hingga kini, Bupati Syukur belum memberikan penjelasan resmi soal alasan pemotongan ADD ini. Sementara desa-desa mulai menjerit, pembangunan di akar rumput terancam mandek, dan kepercayaan publik pun perlahan luntur. (Tim).
