TANJABBARAT,BULENONNEWS.COM – Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Komisi III terbentur tembok tebal: sikap ‘sombong’ seorang Kepala Dinas (Kadis). Oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dituding mempersulit komunikasi, mengabaikan panggilan telepon anggota dewan, dan bertindak bak penguasa tunggal, menghambat upaya kontrol terhadap proyek-proyek bernilai miliaran.
Kemarahan dewan ini memuncak saat menyoroti proyek pembangunan pintu air senilai lebih dari Rp 4 Miliar di Parit Gantung (9), Desa Tungkal I, yang didanai APBD murni 2025. Proyek vital ini diduga kuat dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai standar.
Proyek Rakyat ‘Loyo’, Kadis ‘Sombong’ Bungkam
Kecurigaan muncul bukan tanpa alasan. Wartawan di lapangan menemukan adanya kejanggalan serius:
- Perbaikan Berulang: Turap yang sudah selesai malah ditinggikan, diikuti pengecoran ulang lantai pintu air yang sebelumnya sudah dinyatakan rampung.
- Tukang Berbeda: Perbedaan kontraktor dan pekerja yang mengerjakan perbaikan menguatkan dugaan bahwa pekerjaan awal dilakukan secara ceroboh.
- Aparat ‘Bisu’: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memilih bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi media, menambah daftar tanda tanya besar soal transparansi.
“Oknum pimpinan OPD ini terkesan sombong dan sulit sekali dihubungi. Padahal kami mitra kerjanya di Komisi III, tetapi dia tidak pernah mau mengangkat telepon,” ungkap salah satu Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Rabu (5/11).
Merasa Hebat, Kewenangan Bupati Dipertaruhkan?
Kelemahan pengawasan ini diakui oleh sang anggota dewan. “Itu betul. Tapi, bagaimana kami mau berbuat banyak? Kendala kami adalah oknum kepala dinas ini agak susah diajak komunikasi… Ditelepon susah, tidak mau diangkat,” keluhnya.
Tidak hanya pintu air, pembangunan kantor lurah Tebing Tinggi yang juga diduga “asal-asalan” menjadi contoh lain. Anggota dewan itu menuding bahwa sikap ‘kebal’ sang Kadis muncul setelah mendapatkan ‘tanggung jawab penuh’ dari Bupati.
“Dulu, bupati pernah menyampaikan tanggung jawab penuh kepada kepala dinas ini, jadi seolah-olah oknum kepala dinas ini merasa hebat. Kami jadi bingung, sehingga untuk mengawasi pun sulit karena dia bertindak sekehendaknya. Ini yang menjadi masalah bagi kami,” tegasnya, menyiratkan adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang.
“Saya hanya menjalankan fungsi pengawasan agar proyek yang dikerjakan sesuai aturan dan bermanfaat dengan sempurna. Namun, oknum kepala dinas ini kalau sudah disinggung soal itu, paling hanya sekali mengangkat telepon, setelah itu tidak mau lagi. Seolah-olah oknum kepala dinas ini merasa hebat,” tutupnya dengan nada geram.
Sementara itu, Ketua Komisi III yang seharusnya menjadi koordinator pengawasan di wilayah Ilir mengaku sedang sakit. Di sisi lain, oknum Kadis yang dikonfirmasi secara terpisah menanggapi kerasnya kritik dewan dengan jawaban singkat dan dingin:
“Tak apalah,” ujar sang Kadis.
Jawaban singkat ini justru memicu pertanyaan: Apakah ini bentuk pengakuan atas kesombongan atau justru sinyal bahwa kritik dewan dianggap angin lalu? Publik dan dewan kini menanti langkah tegas Bupati untuk mengakhiri drama ‘Kadis Sombong’ yang membahayakan kualitas pembangunan daerah.
