BANGKO-BULENONNEWS.COM. Bupati Merangin, M. Syukur, melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas pada Selasa (27/1).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KPAT) Kementerian Sosial RI, I Ketut Supena, untuk berdialog langsung dengan warga Suku Anak Dalam (SAD).
Diskusi berlangsung hangat dan egaliter. Tanpa sekat formalitas, Bupati dan rombongan duduk bersila di atas karpet dan terpal di bawah rindangnya pepohonan, menyatu dengan warga SAD untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan program strategis pemerintah.
Dalam arahannya, Bupati M. Syukur menekankan empat poin krusial demi masa depan warga SAD, yakni larangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pemberdayaan ekonomi melalui keramba ikan, program Sekolah Rakyat, serta bantuan perlengkapan sekolah gratis.
Bupati secara tegas mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas PETI di kawasan Dam Betuk. Ia menegaskan bahwa bendungan tersebut merupakan aset pemerintah yang harus dijaga kelestariannya sebagai sumber kehidupan jangka panjang.
“Danau ini tidak boleh untuk PETI. Ini aset pemerintah yang harus kita jaga bersama. Kalau ini hancur, kita semua habis, tidak ada lagi potensi yang bisa diandalkan,” tegas M. Syukur di hadapan warga SAD.
Menjawab keluhan warga terkait hilangnya sumber penghasilan akibat rusaknya hutan dan sungai, Bupati menawarkan solusi ekonomi melalui budidaya ikan. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menko Pangan dan Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan keramba.
“Saya ingin masyarakat SAD punya pendapatan yang normal, bukan lagi menjadi alat atau backing kegiatan ilegal. Kita akan bangun perikanan di sini agar ekonomi warga berproses menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sektor pendidikan menjadi perhatian utama dalam kunjungan ini. Bupati mewajibkan seluruh anak-anak SAD untuk mengenyam bangku pendidikan. Ia menjamin bahwa seluruh biaya, mulai dari seragam hingga alat tulis, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
“Tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak ada baju. Pemerintah siapkan peralatan sekolah gratis. Jika ada warga yang minta baju sekolah tapi tidak dikasih, laporkan langsung ke saya,” kata Bupati dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pasca-Lebaran mendatang. Sekolah ini nantinya akan berkonsep asrama, di mana seluruh kebutuhan hidup siswa, mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi, akan ditanggung oleh negara.
Menutup dialog tersebut, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi hukum maupun pelayanan publik di Kabupaten Merangin. Ia meminta warga SAD tidak merasa minder atau takut dalam berurusan dengan pemerintah.
“Masyarakat SAD adalah warga saya, sama seperti masyarakat lainnya. Saya lindungi, saya ayomi, dan berhak mendapatkan pendidikan serta ekonomi yang layak. Saya akan berlaku adil untuk semua,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut unsur pimpinan daerah, Camat Tabir Lintas, Kepala Desa setempat, serta pihak Kepolisian yang berkomitmen mengawal pembinaan warga SAD di wilayah Merangin. (*)
