TANJABBARAT,BULENONNEWS.COM – Sorotan tajam mengarah ke proyek vital senilai lebih dari Rp 4 miliar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat).
Pembangunan pintu air di Parit 10, Desa Tungkal I, yang dibiayai dari APBD murni tahun 2025, kini mencuat ke permukaan bukan karena manfaatnya, melainkan karena dugaan kualitas pengerjaan yang amburadul dan meragukan.
Proyek di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Sumber Daya Air (SDA) ini diduga kuat telah menyimpang dari spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Kunjungan langsung ke lokasi pada Kamis (16/10/25) mengungkap sejumlah temuan kasat mata yang menimbulkan kekhawatiran besar.Dugaan Kejanggalan Konstruksi Kondisi fisik proyek seolah menjadi bukti bisu dari pengerjaan yang tidak profesional.
Ditemukan bahwa lantai beton pintu air tidak rata dan timbunan tanah kuning di sekitar lokasi tampak tidak dipadatkan secara maksimal. Yang paling mengkhawatirkan, tapak pondasi air menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini, dengan coran beton yang sudah mulai terkelupas di beberapa bagian.
“Kondisi di lapangan memunculkan dugaan kuat bahwa proyek ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan,” ungkap seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa pihak kontraktor terlihat buru-buru melakukan perbaikan di beberapa titik. Upaya ini termasuk penambahan ketinggian turap penahan air yang sebelumnya dinilai terlalu rendah, dan perbaikan struktur yang oleh sumber itu digambarkan “seperti ular”—mengindikasikan pengerjaan yang tidak lurus dan terstruktur.
Kontroversi Tenaga Kerja dan Tuntutan Publik Isu lain yang terendus adalah pergantian tenaga kerja. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek ini awalnya dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar daerah, sebelum akhirnya diganti dengan tenaga kerja lokal hanya untuk tahap penyelesaian (finishing).
Pergantian ini memunculkan pertanyaan terkait standar dan pengawasan selama proses konstruksi utama.Masyarakat Parit 10 kini bersuara lantang. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh.
“Ini uang rakyat yang telah diinvestasikan. Kami berharap hasilnya optimal. Jika terbukti ada indikasi penyimpangan, kami meminta agar semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah seorang warga, mewakili aspirasi publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik melalui Kepala Bidang SDA (selaku PPK) maupun PPPTK, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek pintu air Rp 4 miliar ini. Masyarakat pun menanti penjelasan dan pertanggungjawaban dari instansi terkait.
Penulis Editor Tim
