TANJABBARAT, BULENON NEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah. Lembaga anti rasuah ini mendatangi Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan mengumpulkan sejumlah pejabat strategis.
Kedatangan para punggawa KPK ini ternyata bukan dalam rangka operasi penindakan, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi melalui program terbarunya.
Perkuat Pengawasan, MCP Berubah Jadi MCSP
Usut punya usut, kedatangan KPK ke Tanjabbar ini merupakan bagian dari kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yang merupakan pengembangan dari program sebelumnya, Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kegiatan ini telah diberitahukan jauh-jauh hari melalui surat resmi No./UND/1949/KSP.00/70-72/11/2025, yang fokus pada Upaya Pencegahan Korupsi dalam Proyek Pembangunan Daerah.
Surya Wiharsa, PIC Korsupgah KPK Wilayah Jambi – Bengkulu, menjelaskan fokus utama dari kegiatan ini.
“Kami hadir hari ini dalam rangka kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan, jadi perlu digarisbawahi, pencegahan, ya. Jadi, pencegahan itu kami lebih banyak terkait dengan tata kelola kepemerintahan daerah,” ujar Surya Wiharsa
KPK Soroti Penggunaan ‘Uang Rakyat’
Dalam kunjungannya, KPK tidak hanya sekadar berkoordinasi. Mereka berencana untuk menguji komitmen Pemda secara langsung.
“Nanti siang juga kami akan bertemu Bapak Bupati dan seluruh OPD. Kami akan mengecek langsung seberapa serius Pemerintah Daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Surya Wiharsa menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan daerah digunakan sesuai peruntukannya. Hal ini terutama disoroti pada proyek-proyek pembangunan.
“Kami harus memastikan bahwa seluruh uang yang dibayarkan oleh masyarakat yang masuk menjadi keuangan negara itu digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan aturan. Contoh, misalkan di proyek-proyek seperti ini, kami hadir langsung kenapa? Karena kami juga mau memastikan bahwa pajak yang masyarakat bayarkan itu dibelanjakan dengan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Proyek Provinsi di Bawah Pengawasan Ketat
Meskipun bukan ahli teknik, KPK hadir sebagai ‘Ahli Pencegahan‘ untuk menjaga integritas proyek, termasuk proyek strategis provinsi.
“Kami mungkin di sini bukan ahli di bidang teknik, bukan ahli bidang bangunan, tapi kami adalah ahli di bidang pencegahan korupsi. Apapun proyek yang dilaksanakan, kami senang sekali itu dilaksanakan dengan baik, asalkan tidak ada korupsi atau tidak ada potensi korupsi di dalamnya,” kata Surya Wiharsa.
Ia mengingatkan, kualitas proyek sangat menentukan manfaat yang diterima masyarakat. Apalagi proyek di Tanjabbar ini kelak akan menjadi wajah bagi provinsi.
“Apalagi proyek ini nanti akan menjadi proyek yang bersifat provinsi… yang terbaik, karena 11 kabupaten/kota yang lainnya tentu akan hadir di sini untuk menyaksikan seberapa sempurna proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” pungkasnya, menegaskan kembali bahwa kehadirannya adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Penulis Editor Amir Ote
