TANJABBARAT, BULENON NEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menunjukkan lompatan progres yang luar biasa dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 yang digelar Inspektorat Daerah bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Selasa (12/11).
Kegiatan ini menjadi sorotan utama dengan kehadiran Tim KPK, yang diwakili oleh Surya Wiharsa (PIC Korsupgah Wilayah Jambi–Bengkulu), Heru Sri Hariyanto (PIC Korsupgah Wilayah Kepulauan Riau), dan Saumi Zahara (Sekretaris Direktur Korsup Wilayah I).
Lonjakan Skor MCP: Komitmen Kepala Daerah Jadi Kunci
PIC Korsupgah KPK Wilayah Jambi–Bengkulu, Surya Wiharsa, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja Pemkab Tanjab Barat yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam waktu singkat.
“Kami menilai bahwa tata kelola yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjabar itu sudah baik. Terbukti dari nilai pencapaian skor MCP,” ujar Surya Wiharsa. Ia membandingkan skor MCP yang diraih Pemkab Tanjab Barat dari yang sebelumnya.
“Jadi, kemarin itu beberapa minggu yang lalu nilainya masih di nomor 11 dengan nilai 30-an. Hari ini, alhamdulillah sudah 65,18. Artinya, ini adalah komitmen yang luar biasa dari Pak Bupati, karena untuk pencapaian nilai yang terbaik adalah nomor satu modalnya adalah komitmen kepala daerah, dan itu sudah kami dapatkan di sini,” tegas Surya Wiharsa.
Lebih lanjut, Surya Wiharsa menekankan bahwa pencapaian ini membuktikan keseriusan Pemkab Tanjab Barat dalam upaya pencegahan korupsi. Ia berharap nilai ini terus meningkat drastis.
“Beliau juga tadi sudah menekankan kepada seluruh OPD-OPD di bawah beliau agar pencapaian nilai MCP ini serius ditanggapi… Mudah-mudahan di waktu yang tinggal 19 hari ini, nilai yang tadi beliau canangkan insyaallah bisa mencapai nilai 90,” tambahnya penuh optimisme.
Target Peningkatan dan Progres Nyata di 8 Area Pencegahan
Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, S.Ag., menyambut baik masukan dan pendampingan yang diberikan KPK. Ia menegaskan bahwa agenda utama adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Kegiatan kita hari ini adalah monitoring, controlling, dan surveillance of prevention. Jadi, ada delapan area yang harus kita tindaklanjuti dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi di Pemerintah Daerah,” jelas Bupati Anwar Sadat.
Delapan area tersebut meliputi penganggaran, barang milik daerah, kepegawaian, dan berbagai sektor strategis lainnya. Bupati juga melaporkan bahwa progres di lapangan telah terbukti, termasuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan tepat waktu.
Ia juga mengungkapkan bahwa posisi Pemkab Tanjab Barat dalam penilaian tata kelola saat ini cukup membanggakan.
“Dan hari ini juga skor kita cukup baik. Kita untuk 11 kabupaten/kota berada pada posisi Nomor 2. Artinya, secara penilaian juga kita cukup baik. SPI kita juga cukup baik,” kata Bupati.
Bupati Anwar Sadat berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh koreksi dan masukan dari KPK, menargetkan peningkatan skor sebelum akhir November.
“Mudah-mudahan menjelang tanggal 30 November, kita akan progres seluruh masukan-masukan yang disampaikan beliau dalam rangka percepatan upaya pencegahan terjadinya korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” pungkasnya.
