TANJABBAR, BULENONNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Joko Widodo, dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI ke 78 tahun 2023, melalui layar lebar siaran langsung di televisi nasional, Rabu (16/8/23).
Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, H.Abdullah SE didampingi wakil ketua I DPRD Ahmad Jakfar, wakil ketua II Syafril Simamora, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Anwar Sadat,M.Ag dan wakil Bupati H.Hairan SH.
Ketua DPRD saat membuka rapat menyampaikan bahwa, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menggelar rapat paripurna dalam agenda untuk mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.
” Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI ini merupakan agenda nasional, sangat penting kita ikuti dengan mendengarkan langsung di Sidang tahunan MPR, bersama DPR dan DPD RI tahun 2023,” Kata Abdullah dalam penyampaiannya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 akan dihadiri secara fisik 100 persen oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.
“ Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya,” ujar Ketua MPR RI.
Ketua MPR RI menegaskan bahwa rangkaian sidang kali ini dilakukan secara efektif dan efisien dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
“ Presiden Joko Widodo sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” pungkas Bambang Soesatyo.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp593 triliun dalam rentang waktu 2015-2023 guna pemerataan ekonomi dari kawasan desa pinggiran dan daerah terluar.
” Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp593 triliun dari tahun 2015—2023,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Selain melalui dana desa, Presiden menyatakan Pemerintah telah meletakkan pondasi berupa pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna menaikkan daya saing.
“langkah ini telah menuai hasil positif, mengingat daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 44 menjadi 34 pada 2022 berdasarkan International Institute for Management Development (IMD). Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” ujar Jokowi.
Sejalan dengan itu, kata Presiden, Pemerintah juga secara konsisten melakukan reformasi struktural khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Hal ini menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.
Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.
” Pendapatan per kapita Indonesia yang berada di angka Rp.71 juta pada 2022 akan meningkat dua kali lipat menjadi Rp.153 juta (sekira 10.900 dolar AS) dalam 10 tahun ke depan, Rp217 juta (sekira 15.800 dolar AS) dalam 15 tahun mendatang, dan Rp331 juta (sekira 25.000 dolar AS) pada 22 tahun nanti. ” Pungkasnya.*
Penulis/Editor: Amir/Otte
