Tingkatkan Kesadaran Kesehatan, SKK Migas – PetroChina Gelar Sosialisasi Kantin Sehat Kebakaran Lahap Pemukiman Warga di Desa Sungai Dualap Bupati Anwar Sadat Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029 Bupati Tanjab Barat Gelar Coffee Morning Bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Bupati Tanjab Barat Pimpin Penyembelihan Hewan Kurban TP- PKK

Home / Tanjab Barat

Selasa, 16 November 2021 - 15:13 WIB

Sistym Pengelolaan BLUD RS KH Daud Arif Kualatungkal Diduga Semaraut,Suprayogi Minta Audit BPK

 

TANJABBARAT-BULENONNEWS.COM,Pengelolaan Dana yang di suntikan dari apbd Tanjabbarat berlangsung sejak 2017 dinilai tidak transfaran dalam pengeloalaan,terbukti kesemarautan pengelolaan tersebut pihak rumah sakit sampai terhutang kepada pihak ke tiga mencapai puluhan milliyard.hal ini disampaikan Suprayogi Syaiful dari komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjabbarat.

Meyikapi dugaan carut marutnya sistym pengeloalaan dana BLUD tersebut yang menimbulkan hutang kepada pihak ketiga di tubuh RSUD Daud Arif Kualatungkal tersebut,Dewan dari komisi ll DPRD Tanjabbarat, Suprayogi Syaiful menyarankan Pemerintah Kabupaten Tanjabbarat Provinsi Jambi untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP untuk melakukan audit investigasi terkait utang rumah sakit umum Kh Daud arif Kualatungkal yang mencapai Puluhan Miliar dan yang terkait didalamnya untuk menganalisa sistym pengelolaanya.

Baca Juga  Puluhan Komunitas Touring Toyota Fortuner Club Jambi Kunjungi Tempat Wisata WFC

Ditambahnya lagi,Hutang yang pantastis nilainya cukup besar itu harus di audit secara khusus untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran hukum.Hal tersebut.”Sebut Politisi Golkar ini.

“Ya kita harapkan Pemkab meminta BPK atau BPKP untuk lakukan audit investigasi dalam persoalan ini biar jelas dan terang benerang,” katanya kepada awak media,Selasa (16/11/2021) di gedung DPRD Tanjab barat,usai melaksanakan rapat.

Selain itu, audit investigasi juga untuk mengetahui apakah ada kerugian negara dibalik utang tersebut.

“Jika nanti ada ditemukan atau pelanggaran hukum dibalik utang itu,kita dari dewan akan melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langka selanjutnya,”Sebutnya lagi.

Dimana diketahui utang pihak RSUD ini dari pihak ketiga yang diduga sebesar Rp -+Rp20 Miliar terutama hutang terhadap distributor obat obatan dan lainya.

Baca Juga  Uji Swab 46 Petugas Medis RSUD KH. Daud Arif Negatif, Pelayanan IGD Dibuka Kembali

Tidak tertutup kemungkinan komisi II akan memanggil pihak – pihak yang trrkait dalam pengelolaan dana BLUD tersebut dan kepada pihak yang bertanggung,serta meminta pihak rumah sakit untuk menunjukan yang katanya dana dari kementrian kesehatan repoblik indonesia belum cair,jika memang benar dana teesebut belum cair maka yogi bersama rekan komisi II serta pihak pemkab bersama -sama berangkat ke kementrian untuk mengklarifikasi dimana dan apa penyebabnya,karena kita dengar ada keterpautan dengan covid-19 yang mengakibatkan timbulnya hutang piutang.”Pungkas Supra Yogi Syaipullah.

JURNALIS:MARDAN HASIBUAN.

EDITOR:MARDAN HASIBUAN.

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat Meresmikan Rumah Singgah Peduli Pendamping Pasien dan Orang Terlantar

Tanjab Barat

Jalan Tol Sumatra Lintasi 5 Kecamatan Di Tanjabbarat

Tanjab Barat

Dinilai Kurang Berpihak Ke Desa,Kang Herry,Dokumen RPJMD Harus Mampu Jalankan Mandat UU Desa

Tanjab Barat

Warga Stop Pengerjaan Pemasangan Pipa Gas di Kelurahan Mekar Jaya Betara

Tanjab Barat

Beredar Dugaan Program PKH Ditunggangi Salah Satu Paslon, Begini Tanggapan Kadis Sosial

Daerah

JN kembali memimpin Yayasan Budhi Luhur Periode 2023 -2028. JDS dipercaya sebagai Ketua Humas Budhi Luhur

Tanjab Barat

Hingga Saat Ini Kasus Pamsimas Teluk Kulbi Belum Juga Selesai

Tanjab Barat

Bupati Safrial Ikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih HUT RI Ke-75