TANJABBARAT,BULENONNEWS.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) tahun 2026 diprediksi akan mengalami kondisi darurat pembangunan.
Total alokasi dana sebesar Rp 1,2 triliun dilaporkan nyaris seluruhnya terserap habis hanya untuk belanja rutin, yakni gaji pegawai dan biaya operasional Pemerintah Daerah (Pemda).
Dilema ini diungkapkan secara terbuka oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjab Barat, dalam rapat paripurna. H.Assek khawatir, dengan kondisi anggaran yang fokus pada biaya rutin, aspirasi pembangunan masyarakat yang telah ditampung selama masa reses akan tertunda, bahkan batal.
“Masyarakat tahu APBD kita 2026 ini Rp 1,2 triliun, uang yang besar. Tetapi saat ditanya, kenapa tidak ada pembangunan? Ini yang menjadi dilema besar bagi kami,” ujar H.Assek, Senin (20/10/25) , yang saat itu menyampaikan kekhawatiran yang mewakili rekannya..
Hanya Cukup untuk Pemeliharaan
Situasi ini membuat posisi dewan menjadi serba salah. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada APBD yang tidak sehat. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tuntutan masyarakat yang mengharapkan realisasi pembangunan.
“Kami hari ini meminta bantuan Bapak Bupati untuk menyampaikan kondisi ini secara terbuka. Kami khawatir, di tahun 2026 nanti, akhirnya DPRD lagi yang disalahkan oleh masyarakat karena dianggap tidak mengawal pembangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran menunjukkan fakta yang mencengangkan: Rp 1,2 triliun hanya cukup untuk membayar gaji dan menjalankan roda operasional Pemda. Sisanya, jika ada, hanya dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan minor.
“Artinya, memang apa adanya. Rp 1,2 triliun kita pakai untuk bayar gaji dan operasional Pemda saja,” katanya.
Adapun program yang terselamatkan hanyalah kegiatan rutin seperti pemeliharaan jalan, jembatan, normalisasi, dan perbaikan lampu jalan. Proyek pembangunan strategis yang diidamkan masyarakat dipastikan nihil.
Menyikapi kebuntuan ini, H.Asek yang merupakan Anggota DPRD Tanjab Barat Dari Politisi Partai Gerindra ini secara resmi meminta Bupati untuk mengeluarkan pernyataan publik yang transparan. Langkah ini dianggap krusial untuk melindungi legislatif dari tudingan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terealisasi akibat ketiadaan dana pembangunan.
“Di ruang paripurna yang terbuka ini, kami minta statement resmi Bupati Anwar Sadat agar masyarakat memahami. Tujuannya agar DPRD juga merasa telah mengawal proses pembahasan APBD 2026, dan agar kami tidak dipersalahkan,” tutupnya.
