Pengusaha Hiburan Malam Juga Nunggak Pajak Persis Mobil Dinas Bupati Merangin

- Redaksi

Kamis, 31 Juli 2025 - 05:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengusaha Hiburan Malam Juga Nunggak Pajak Persis Mobil Dinas Bupati Merangin

BANGKO-BULENONNEWS.COM. Jamuan Coffee morning Bupati Merangin terhadap usaha hiburan malam terus jadi sorotan. Setelah tak adil dan masih beraktifitas, kini hiburan malam persis mobil dinas Bupati Merangin nunggak pajak.

Sorotan tajam publik atas penertiban yang lambat setelah aksi demo berjilid-jilid, perlakuan Pemkab Merangin terus jadi cemoohan. Mulai dari jamuan, MoU atas peraturan yang ada, hingga topeng penegasan penertiban.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Buktinya, publik geger lagi usai hiburan malam malah makin gemerlap pada Selasa (29/7/2025) malam. Konyolnya, aktifitas itu setelah Monitoring Evaluasi (Monev) yang dilakukan camat dan tim.

“Jadi Monev itu ngapain? MoU yang diteken buat apa? Kok ngak ditertibkan? Apa cuman nakutin?,” tanya Yanto, warga Bangko, Rabu (30/7/2025).

Sorotan publik akan perlakuan berbeda antara hiburan malam dan PKL, menjalar kemana-mana. Salah satunya soal kontribusi ke pemerintah.

“Kalau dibilang PKL tak punya ijin, tapi mereka bayar retribusi setiap hari? Mana yang lebih berharga dari usaha hiburan yang menunggak pajak?,” keluh salah satu PKL.

Ternyata tak salah. Jamuan Bupati dan Wakil Bupati Merangin atas usaha yang berizin itu, malah mencoreng muka kepala daerah.

Bagaimana tidak, hanya ada 17 pelaku usaha yang membayar retribusi dari 27 yang terdaftar. Sementara total semua, pemilik ijin usaha hiburan yang diundang Coffe Morning Bupati Merangin ada 92 usaha, atau hanya 29 persen yang menyumbang retribusi.

Jika dihitung total 17 pelaku usaha bayar pajak dari total 92 pelaku usaha, berarti ada 81,52 persen menunggak pajak, persis Mobil Dinas Bupati Merangin.

Hal ini diungkapkan Sekretaris BPPRD Merangin, Ahmad Khoirrudin saat ditemui media ini, Rabu (30/7/2025). Katanya, dari 27 hiburan yang ada, sebanyak 17 pelaku usaha yang bayar pajak.

“27 usaha hiburan seperti Karaoke, panti pijat, billiard dan salon yang bayar pajak itu 17. 10 pelaku usaha hiburan malam belum bayar pajak,” katanya saat ditemui diruang kerjanya.

Jika pemilik izin hiburan 92 dikurangi 27 yang terdaftar, berarti ada 70,65 persen yang tak terdaftar. Seharusnya, sesuai Perda Nomor 1 tahun 2024, Pajak hiburan itu dikenakan 40 persen. Kemudian ada pajak reklame yang harus dibayarkan pula dalam perda itu.

Namun dari puluhan usaha itu, hanya menyumbang pendapatan daerah Rp 35 juta/tahun yang masuk dalam target PAD kesenian dan hiburan.

“(Pajak,red) Karaokenya disitu, panti pijatnya disitu,” Ujarnya.

Lantas, 27 usaha yang ada hanya menyumbang Rp 35 juta, bagaimana perhitungannya? Apakah wajar? BPPRD mengaku hanya mengunakan azas kepercayaan.

“Pendapatannya kan bervariasi. Berapa yang dia dapatkan sebulan, melaporkan ke kita, 40 persennya setoran ke kita,” Ungkapnya lagi.

Kenapa mereka tidak bayar pajak? Kenapa banyak yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak? Akhoi mengaku, pihaknya telah berusaha.

“Surat pemberitahuan ini kita kirim setiap bulan. Tapi sampai hari ini, belum bayar pajak,” jelas Akhoi sapaannya.

Lantas, bagaimana upaya BPPRD mengenjot pendapatan daerah ditengah kebutuhan pembangunan yang dibatasi efesiensi? Apalagi jika benar, Bupati Merangin tegas dengan MoU yang diteken, akan menutup usaha tersebut?

“Sesuai dengan arahan Bupati, salah satu poin patuh pada pemerintah, bayar pajak 40 persen. Kalau memang tidak bayar, bisa saja nanti ditutup usahanya,” katanya.

Sementara itu, informasi 140 undangan Coffe Morning di Rumah Dinas Bupati Merangin, sebanyak 92 tamu merupakan pelaku usaha hiburan malam.

Namun dari 92 yang diundang, hanya 33 pelaku usaha yang datang, atau 35 persen saja. Jika bupati membuktikan ketegasannya untuk mencabut ijin, maka 64 persen usaha hiburan terancam tutup.

Sebagai informasi, 17 dari 22 usaha karaoke menghadiri jamuan Bupati Merangin. Kemudian ada 5 dari 15 pelaku usaha pijat dan 21 dari 55 usaha salon yang hadir. (*).

Berita Terkait

Jalan Mampun Baru-Pinang Merah Mulus, Masyarakat Acungkan Jempol Ke Bupati M Syukur
Bersama Diguyur Hujan, Merangin Khidmat Peringati Hari Pahlawan
Gagal Capai Target, Merangin Hanya Mampu Raih Peringkat 7 di MTQH Ke-55 Provinsi Jambi
Pisah Sambut Dandim 0420/Sarko, Bupati M Syukur: Masyarakat Merangin Itu Rukun dan Ramah Tamu
M Syukur: Warga Negara Sakura Akan Rehabilitasi Kawasan Hutan Merangin
Bupati M Syukur Muluskan Jalan Tambang Emas – Lantak Seribu
Diapit Dua Menteri, Bupati M. Syukur Sabet Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026
DPD Partai Perindo Merangin Santuni Anak Panti Asuhan Pada HUT Perindo Ke-12
Berita ini 126 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 20:03 WIB

Pansus III DPRD Tanjab Barat Rampungkan Dua Ranperda, Atur Pemilihan Kades hingga Tata Kelola Aset Daerah

Senin, 2 November 2026 - 19:37 WIB

Panitia Khusus I DPRD Tanjab Barat Rampungkan Pembahasan Ranperda, Siap Dibawa ke Pengambilan Keputusan

Senin, 2 November 2026 - 12:56 WIB

DPRD Bersama Pemkab Tanjabbar Sahkan Tiga Raperda dalam Rapat Paripurna Keempat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Ketua DPRD Hamdani Hadiri Rakerda dan Bimtek BPD se-Tanjab Barat, Dorong Penguatan Peran di Desa

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:48 WIB

Ketua DPRD Hamdani Hadiri Final Raja Machmud Cup II, Serahkan Hadiah Juara II

Rabu, 21 Oktober 2026 - 22:29 WIB

Ketua DPRD Hamdani Tutup Festival Hari Santri ke-81 di Ponpes Soleh Al-Mubarok

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:49 WIB

Ketua DPRD Hamdani Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Komitmen Kebangsaan

Selasa, 15 September 2026 - 13:19 WIB

APBD 2027 Tanjabbar Mulai Dibahas, DPRD Tekankan Anggaran Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Berita Terbaru