ISPU Capai Kategori Sangat Berbahaya (463), SMSI Tanjab Barat Bersama Dinkes & SBH Turun ke Jalan Bagikan Masker Satu-satunya Wakil Sumatra! SMAN 1 Tanjab Barat Terbangkan Kontingen Pramuka ke Kemah Wukuf Nasional Ketua DPRD Hamdani Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Komitmen Kebangsaan Wabup Katamso Dorong Jargas 6.811 SR Segera Mengalir, Usulkan Tambahan 19.750 Sambungan Mardan Hasibuan Sah Pimpin IBCA MMA Tanjabbar lewat Aklamasi, Siap Lahirkan Petarung Berprestasi

Home / DPRD

Selasa, 1 September 2026 - 10:24 WIB

Kericuhan Rapat APBDP Tanjabbar Memanas: Pembahasan Hibah KONI Rp1 Miliar Diduga Jadi Pemicu

TANJABBARAT, BULENON NEWS.COM – Tensi tinggi menyelimuti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026 di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Senin (31/8/2026) sore. Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) mendadak ricuh hingga diwarnai aksi pelemparan palu sidang dan aksi banting fasilitas rapat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perselisihan memuncak saat peserta forum mendalami alokasi dana hibah bernilai sekitar Rp1 miliar yang diusulkan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disparbudpora. Alokasi tersebut rencananya diperuntukkan bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tanjabbar serta sejumlah kegiatan cabang olahraga.

Perbedaan pandangan mengenai urgensi penganggaran di tengah kondisi efisiensi fiskal daerah ditengarai menjadi pemicu utama tajamnya silang pendapat antar-peserta rapat.

Di tengah pembahasan yang alot, sorotan juga tertuju pada efektivitas alokasi anggaran daerah. Pemerhati politik dan pemerintahan daerah, Syarifuddin AR, menilai dalam kondisi anggaran yang terbatas, setiap formulasi APBD Perubahan idealnya diprioritaskan untuk program pelayanan publik mendasar yang bersifat mendesak.

“Di saat situasi anggaran efisiensi, alokasi anggaran yang dihibahkan semestinya diukur secara cermat agar kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap terakomodasi,” ujar Syarifuddin.

Selain perdebatan dalam forum Banggar, publik turut mencermati munculnya sejumlah paket pekerjaan fisik dalam skema APBDP 2026, seperti penataan drainase dan pengaspalan ulang (overlay) jalan. Integrasi program-program tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diharapkan berjalan akuntabel dan sesuai mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pimpinan DPRD Tanjabbar, pimpinan Banggar, serta Kepala Disparbudpora guna mendapatkan penjelasan secara berimbang (cover both sides) terkait dinamika pembahasan anggaran tersebut.

Penulis Editor tim

Share :

Baca Juga

DPRD

Anggota Komisi I DPRD Tanjab Barat Tanggapi 23 Unit Pembelian Mobil Dinas Baru

DPRD

Wakil Ketua I DPRD Tanjab Barat Lakukan Reses Pertama

DPRD

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda, BTN Selempang Merah

DPRD

OPD Pengguna Refocusing Laporkan Pengembalian Dana Covid-19 Ke Pansus DPRD Merangin

DPRD

Pamit dengan Staf DPRD Tanjab Barat, Henrizal :Semoga Kita Selalu di Berikan Kesehatan

DPRD

HUT ke-61 Tanjab Barat: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Teguhkan Semangat Bersatu Wujudkan Berkah Madani

DPRD

Reses Tahap III,Hamdani:Masyarakat Desa Pematang Tembesu Usulkan Infrastruktur dan Penerangan

DPRD

Rapat Paripurna Ke Dua DPRD Tanjab Barat, Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS

You cannot copy content of this page