TANJABBARAT,BULENONNEWS.COM – Ruang sidang anggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) memanas, bukan karena cuaca, melainkan bara perseteruan yang kian membakar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjabbar baru-baru ini melayangkan desakan keras: memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang nilainya fantastis, mencapai lebih dari Rp212 miliar per tahun. Alasan di baliknya mulia—menggeser dana tersebut untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
Namun, desakan ini justru memantik “perlawanan” frontal dari korps Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika Dewan mengira usulan pemotongan akan diterima dengan pasrah, mereka salah besar.
“Jangan hanya kami yang disuruh berkorban! Kalau mau susah, mari kita susah bersama!”
Itulah suara lantang yang kini bergema di kalangan ASN Tanjabbar. Seorang sumber yang enggan identitasnya terungkap, menyatakan sentimen yang jelas: pemotongan harus berlaku adil, merata ke semua pihak.
“Kenapa cuma TPP kami yang disorot? Tunjangan dewan, gaji, dan yang lainnya juga harus dipotong. Sama-sama susah lah,” tegasnya, menggambarkan kejengkelan yang memuncak.
Kekecewaan ini diperkuat oleh ASN lain yang secara spesifik menunjuk target pemangkasan: Dana Reses, Tunjangan Komunikasi, hingga Tunjangan Rumah Dinas.
“Biar adil! Jangan hanya kami saja yang ‘dikenai’. Semua harus kena, termasuk para dewan terhormat itu,” seru ASN tersebut dengan nada yang tak terbantahkan.
Kini, bola panas anggaran Tanjabbar berada di persimpangan. Desakan Dewan untuk menggeser dana TPP demi pembangunan telah berbalik menjadi tuntutan balik yang menyeret fasilitas mewah anggota dewan ke meja pemotongan. Ini bukan lagi sekadar wacana pemotongan, melainkan duel etika dan keadilan antara legislatif dan birokrasi, siapa yang paling siap ‘berdarah’ demi daerah?
