SUPRIADI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
TANJABBARAT-BULENONNEWS.COM,Camat Tebing Tinggi dan Kepala Desa Teluk Pengkah sebut tifak tau adanya akan dugaan pemotongan atas rencana pencairan dana tersebut,Terkait ganti rugi lahan yang sudah masuk daftar dalam peta jalur tol Rengat Jambi yang dalam rencana akan dikerjakan pada tahun 2022 tahun depan masih menuai persoalan.
Pasalnya,Beberapa orang dari kelompok tani yang lahanya teemasuk dalam daftar serta sudah dilakukan pengukuran oleh beberapa instansi yang terkait didalamnya serta pemiliknlahan belum menghasilkan kesepakatan mutlak,Tajudin dan beberapa orang temanya mengaku mengaku mendapat berupa interfensi dari oknum pengurus kelompok tani,dugaan interfensi tersebut yang diarahkan kepada beberapa orng kelompok tani tersebut yakni,”pihak dminta untuk menanda tangani kesepakatan untuk memberikan fee atas uang yang akan dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp 40% dari uang ganti rugi yang akan diterima para masyarakat yang lahan tanahnya termasuk dalam peta pembangunan jalan tol Rengat Jambi.
Didalam surat pernyataan yang diberikan kepada masyarakat tercantum poin -poin yang menyatakan bersedia memberikan ffe sebesar 40% dan 20% akan diperuntukan pengurusan administrasi dan 17,5% akan dibagikan kepada kelompok tani yang tidak mendapatkan uang ganti rugi tersebut serta yang 2,5% akan diperuntukan pembangunan mesjid dalam bentuk atau sumbangan atau sedekah,yang ditotal keseluruhan berjumalah 40%”Sebut Tajudin.
Untuk diketahui,”hari ini rabu 17/11/21 ada pertemuan antara masyarakat pemilik tanah dan lahan yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Teluk Pengkah dengan pihak pemerintahan Desa serta dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dan dari instansi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi (BPN) ditambah lagi dengan masyarakat yang sudah merasa memiliki tanah yang mereka dapatkan dengan cara jual beli dati para kelompok tani tersebut,ada beberapa orang warga yang sudah memiliki sertifikat tanah dan ada cuma memiliki surat sporadik namun diketahui yang memiliki sertifikat tanah dan surat sporadik tidak menjadi penghalang untuk proses pencairan dana tersebut”Katanya.
Selain itu, jika petani kebun yang lahannya terkena jalur tol tidak menandatangani surat kesepakatan fee tersebut maka oknum pemerintahan Desa tidak akan menandatangani saporadik milik petani untu dalam pengurusan pencairan sehingga para warga yang tidak sepaham dengan perjanjian kesepakatan tersebut akan terhalang dalam proses pencairan.”Tambah Tajudin.
” Masih terkait persoalan yang sama,salah satu warga yang tidak mau menanda tangani kesepakatan atas bunyi 40% yang akan diberikan kepada oknum kelompok tani dan lainya tersebut jelas kami keberatan,”tapi kalau mengenai harga yang sudah disepakati bersama untuk kegunaan pembangunan pemerintah jelas tidak saya persoalkan ,pada intinya saya setuju.”Pungkas warga yang meminta namanya untuk tidak di publis.
Masih menurutnya , “sangat jelas ada permainan antara pihak oknum desa dan oknum kelompok tani, karena jika petani tidak menandatangani surat kesepakatan fee maka tidak di acc juga saporadik nya.
Dari pantauan media ini di kantor pemerintahan Desa saat pertemuan antara pihak BPN Provinsi Jambi dan petani Desa Teluk Pengkah terdapat sebanyak dua orang warga secara tegas menolak.
” Kami menolak proses yang dilakukan hari ini, karna jelas sekali cara seperti ini tidak benar, yang dibahas hanya harga permeter lahan sedangkan tanam tumbuh kami yang mayoritas terdiri dari sawit dan pinang yang sudah berhasil tidak dihitung, ” ujarnya.
Dipusat kanyir pemerintahan desa,A Thamrin Kepala Desa Teluk Pengkah yang dikompirmasi bedalih mengatakan tidak tau menau soal adanya surat kesepakan yang harus ditanda tangani diatas matrei serta uang yang segera cair teerebut uantuk diberikan kepada kelompok tani sebesar 40%.”Kilah Kades.
Sayangnya pernyataan kepala desa berbanding terbalik dengan keterangan yang di sampaikan para petani. Menurut para petani semua warga yang setuju hari ini itu karna adanya interpensi.
” Kami siap mendukung pemerintah dalam percepatan program pembangunan jalan tol tersebut, tapi jangan dirampas apa yang menjadi hak kami, ” Celoteh seorang warga kepada awak media sambil meninggalkan tempat duduknya saat mendengar kompirmasi wartawan dikantor Desa tempat pertemuan tersebut.
Pihak BPN Provinsi Jambi, Supriadi yang juga hadir di pertemuan tersebut menjelaskan, semua proses sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.
” Jika pertemuan ini sudah di sepakati maka akan dilanjutkan ketahap selanjut nya yaitu pembuatan rekening untuk pencairan dananya, ” terangnya.
Saat ditanya bagaimana terkait adanya warga yang tidak setuju dengan sistim ganti rugi yang dibicarakan hari ini,disebutkan Supriadi,uang atau dana yang sudah stand by akan kami titipkan di Pengadian,jadi silahkan berurusan di pengadilan,”jika salah satu dari kelompok tani yang tdak sepakat atau komplein maka pencairan proses pencairan akan tertunda sampai menunggu kesepakatan dan bisa menunjukan legalitas kepemilikanya.
Bagi masyarakat yang legalitas kepemilikan tanah dan lahan sudah bersertifikat atau sudah sah dan benar memiliki bukti kepemilkan dengan mebawa bukti sertifikat resmi dari pemerintah tentu akan kita tindak lanjuti proses pencairanya,kami akan fatang lagi dengan pihak Bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk membukakan rekening kepada warga yang secara administrasi dinyatakan lengkap,termasuk membuatkan anjunagn tunai mandiri (ATM).”Jelas Supriadi Kepala BPN Provinsi Jambi.
PENULIS:MARDAN HSB.EDITOR MARDAN BULENON.
