Bupati Anwar Sadat Safari Jum’at di Masjid Nurul Iman di Kecamatan Kuala Betara Kunjungi Desa Dualap, Bupati Anwar Sadat Dengarkan Aspirasi Masyarakat Bupati Anwar Sadat Hadiri Acara Kegiatan ARKAS Mantap!! Usai Pensiun Kepala Dinas Dukcapil Tanjab Barat Gabung Partai Politik Bupati Anwar Sadat Kembali Laksanakan Safari Subuh di Masjid Miftahul Jannah

Home / Tanjab Barat

Rabu, 17 November 2021 - 21:20 WIB

Jalan Tol Rengat Jambi Akan Di Bangun 2022,Uang Ganti Rugi Diduga Akan Disunat Mafia Tanah

SUPRIADI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI

 

TANJABBARAT-BULENONNEWS.COM,Camat Tebing Tinggi dan Kepala Desa Teluk Pengkah sebut tifak tau adanya akan dugaan pemotongan atas rencana pencairan dana tersebut,Terkait ganti rugi lahan yang sudah masuk daftar dalam peta jalur tol Rengat Jambi yang dalam rencana akan dikerjakan pada tahun 2022 tahun depan masih menuai persoalan.

Pasalnya,Beberapa orang dari kelompok tani yang lahanya teemasuk dalam daftar serta sudah dilakukan pengukuran oleh beberapa instansi yang terkait didalamnya serta pemiliknlahan belum menghasilkan kesepakatan mutlak,Tajudin dan beberapa orang temanya mengaku mengaku mendapat berupa interfensi dari oknum pengurus kelompok tani,dugaan interfensi tersebut yang diarahkan kepada beberapa orng kelompok tani tersebut yakni,”pihak dminta untuk menanda tangani kesepakatan untuk memberikan fee atas uang yang akan dicairkan oleh pemerintah sebesar Rp 40% dari uang ganti rugi yang akan diterima para masyarakat yang lahan tanahnya termasuk dalam peta pembangunan jalan tol Rengat Jambi.

Didalam surat pernyataan yang diberikan kepada masyarakat tercantum poin -poin yang menyatakan bersedia memberikan ffe sebesar 40% dan 20% akan diperuntukan pengurusan administrasi dan 17,5% akan dibagikan kepada kelompok tani yang tidak mendapatkan uang ganti rugi tersebut serta yang 2,5% akan diperuntukan pembangunan mesjid dalam bentuk atau sumbangan atau sedekah,yang ditotal keseluruhan berjumalah 40%”Sebut Tajudin.

Untuk diketahui,”hari ini rabu 17/11/21 ada pertemuan antara masyarakat pemilik tanah dan lahan yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Teluk Pengkah dengan pihak pemerintahan Desa serta dari Dinas PUPR Provinsi Jambi dan dari instansi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi (BPN) ditambah lagi dengan masyarakat yang sudah merasa memiliki tanah yang mereka dapatkan dengan cara jual beli dati para kelompok tani tersebut,ada beberapa orang warga yang sudah memiliki sertifikat tanah dan ada cuma memiliki surat sporadik namun diketahui yang memiliki sertifikat tanah dan surat sporadik tidak menjadi penghalang untuk proses pencairan dana tersebut”Katanya.

Baca Juga  Safrial Pimpin Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Progaram Retribusi Tanah

 

Selain itu, jika petani kebun yang lahannya terkena jalur tol tidak menandatangani surat kesepakatan fee tersebut maka oknumĀ  pemerintahan Desa tidak akan menandatangani saporadik milik petani untu dalam pengurusan pencairan sehingga para warga yang tidak sepaham dengan perjanjian kesepakatan tersebut akan terhalang dalam proses pencairan.”Tambah Tajudin.

” Masih terkait persoalan yang sama,salah satu warga yang tidak mau menanda tangani kesepakatan atas bunyi 40% yang akan diberikan kepada oknum kelompok tani dan lainya tersebut jelas kami keberatan,”tapi kalau mengenai harga yang sudah disepakati bersama untuk kegunaan pembangunan pemerintah jelas tidak saya persoalkan ,pada intinya saya setuju.”Pungkas warga yang meminta namanya untuk tidak di publis.

 

 

Masih menurutnya , “sangat jelas ada permainan antara pihak oknum desa dan oknum kelompok tani, karena jika petani tidak menandatangani surat kesepakatan fee maka tidak di acc juga saporadik nya.

Dari pantauan media ini di kantor pemerintahan Desa saat pertemuan antara pihak BPN Provinsi Jambi dan petani Desa Teluk Pengkah terdapat sebanyak dua orang warga secara tegas menolak.

” Kami menolak proses yang dilakukan hari ini, karna jelas sekali cara seperti ini tidak benar, yang dibahas hanya harga permeter lahan sedangkan tanam tumbuh kami yang mayoritas terdiri dari sawit dan pinang yang sudah berhasil tidak dihitung, ” ujarnya.

Dipusat kanyir pemerintahan desa,A Thamrin Kepala Desa Teluk Pengkah yang dikompirmasi bedalih mengatakan tidak tau menau soal adanya surat kesepakan yang harus ditanda tangani diatas matrei serta uang yang segera cair teerebut uantuk diberikan kepada kelompok tani sebesar 40%.”Kilah Kades.

Baca Juga  Kapolres Lantik Dan Kukuhkan Pengurus POKDAR Kamtibmas Resort Tanjabbarat

 

Sayangnya pernyataan kepala desa berbanding terbalik dengan keterangan yang di sampaikan para petani. Menurut para petani semua warga yang setuju hari ini itu karna adanya interpensi.

 

” Kami siap mendukung pemerintah dalam percepatan program pembangunan jalan tol tersebut, tapiĀ  jangan dirampas apa yang menjadi hak kami, ” Celoteh seorang warga kepada awak media sambil meninggalkan tempat duduknya saat mendengar kompirmasi wartawan dikantor Desa tempat pertemuan tersebut.

Pihak BPN Provinsi Jambi, Supriadi yang juga hadir di pertemuan tersebut menjelaskan, semua proses sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

 

” Jika pertemuan ini sudah di sepakati maka akan dilanjutkan ketahap selanjut nya yaitu pembuatan rekening untuk pencairan dananya, ” terangnya.

Saat ditanya bagaimana terkait adanya warga yang tidak setuju dengan sistim ganti rugi yang dibicarakan hari ini,disebutkan Supriadi,uang atau dana yang sudah stand by akan kami titipkan di Pengadian,jadi silahkan berurusan di pengadilan,”jika salah satu dari kelompok tani yang tdak sepakat atau komplein maka pencairan proses pencairan akan tertunda sampai menunggu kesepakatan dan bisa menunjukan legalitas kepemilikanya.

Bagi masyarakat yang legalitas kepemilikan tanah dan lahan sudah bersertifikat atau sudah sah dan benar memiliki bukti kepemilkan dengan mebawa bukti sertifikat resmi dari pemerintah tentu akan kita tindak lanjuti proses pencairanya,kami akan fatang lagi dengan pihak Bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk membukakan rekening kepada warga yang secara administrasi dinyatakan lengkap,termasuk membuatkan anjunagn tunai mandiri (ATM).”Jelas Supriadi Kepala BPN Provinsi Jambi.

PENULIS:MARDAN HSB.EDITOR MARDAN BULENON.

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Posko 3 STAI An-Nadwah Berikan Karya Batik Tulis

Tanjab Barat

Kapolres Tanjab Barat Gelar Kegiatan Yustisi dan Himbau Prokes di Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tungkal Ilir

DPRD

Wabup Hairan Hadiri Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Tanjab Barat

Tanjab Barat

Hadapi Kemarau, Kapolres Tanjab Barat Gelar Survey dan Zonasi Lahan Semi Gambut

Tanjab Barat

Bupati Ingatkan ASN dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada

Tanjab Barat

Pembawa Pempek Diduga Berisi Sabu Kedalam Lapas Kelas ll B Kuala Tungkal Ditangkap

Tanjab Barat

PT. PWS Rusak Lahan Warga, Anggota DPRD Tanjab Barat Turun Kelokasi

Tanjab Barat

KPU Sudah Terima Logistik Pilbup Tanjab Barat 2020