Diduga Pilkades Desa Tanjung Pasir Penuh Kecurangan, Suharyono: Musyawarah di Tiap Tingkatan Mengecewakan Bupati Tanjab Barat Singgung Kinerja Camat dan Lurah Lambatnya Koordinasi Berbagai Persoalan Bupati Tanjab Barat Sidak Temui Kantor Kelurahan Kosong dan Bergembok Bupati Tanjab Barat Hadiri Ekspose Persiapan Tuan Rumah MTQ ke -50 Tingkat Kabupaten Bupati Tanjab Barat Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi se – Provinsi Jambi

Home / DPRD

Jumat, 19 November 2021 - 15:41 WIB

Komisi III DPRD Tanjab Barat Panggil Sejumlah Pihak Terkait Jembatan Parit Gompong

Tanjab Barat Bulenon News.Com – Terkait kisruh pembangunan jembatan parit Gompong yang berdampak kepada kerugian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, terhadap hal itu komisi III DPRD Tanjab Barat melayangkan surat kepada pihak terkait dan masyarakat untuk mencari solusi.

Rapat tersebut dipimpin oleh Hamdani selaku ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, dengan turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas, Asisten II Setda Tanjab Barat, Bappeda, Lurah Sungainibung dan sejumlah masyarakat RT 12 serta ormas.

Hamdani menyebutkan hasil pertemuan yang dilakukan tersebut bahwa masyarakat meminta penurunan pembangunan ketinggian jembatan yang menyesuaikan hitungan teknis yang terendah. Namun kata dia jika memang jembtan tersebut ditinggikan maksimal satu meter dari tinggi jembatan sebelumnya.

Baca Juga  DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten ke 57

“Hasil musyawarah masyarakat bersama pihak BPJN maupun rekanan, jembatan yang baru dibangun ini terlalu tinggi dan mereka minta diturunkan, kalaupun penurunan itu mempengaruhi pekerjaan rekanan masyaralat memberikan opsi lain, yakni dibangun maksimum satu meter tingginya dari jembatan sebelnya,”ujar Ketua Komisi III. Senin, (04/10/2021).

Lebih lanjut, kata Hamdani pihak kontraktor siap bertanggung jawab terhadap bangunan masyarakat yang mengalami kerusakan akibat dari efek pembangunan jembatan parit Gompong yang berada di RT.12, Kelurahan Sungainibung, Kecamatan Tungkal Ilir.

“Pertemuan kita ini untuk mencari solusi bukan saling menyalahkan, dan dari pihak penyedia barang dan jasa (red. Kontraktor) mereka akan bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami masyarakat yang tinggal disekitaran jembatan, sepanjang hal tersebut memang akibat dari dampak pembangunan jembatan dan sesuai dengan fakta dilapangan, jadi kita tunggu saja keputusan nya nanti bagaimana hasil kajian nya,” tambahnya.

Baca Juga  Wabup Tanjab Barat Berikan Bantuan Kemanusiaan Secara Simbolis Untuk Palestina

Sementara itu, Azwar Edie, Satker BPJN 1 Jambi menyampaikan bahwa pihaknya menerima atas kesepakan dari masyarakat, namun kata Edie, pihaknya belum dapat mengambil keputusan untuk waktu sekarang ini, dan akan melakukan kajian terknis terlebih dahulu hinggal 12 Oktober 2021.

“Kami perlu kajian teknis mengenai usualan ataupun opsi yang disampaikan baik dari masyarakat ataupun ormas, kemarin sudah juga kita rapat bersama bupati, untuk waktu keputusan nya akan kita sampaikan pada hari selasa 12 oktober 2021 ini,”tandasnya.

Penulis/ Editor:Amir/ Otte

Share :

Baca Juga

DPRD

Komisi ll DPRD Merangin Kecewa, Direktur RSD dan Kadinkes Mangkir

DPRD

Ketua DPRD Tanjab Barat Apresiasi Henrizal Selama Menjabat Sebagai Sekwan

DPRD

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pra Musrenbang Kecamatan Kuala Betara

DPRD

Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar Optimis 24 Sumur Bor Milik Tanjab Barat

DPRD

Paripurna Ketiga DPRD, Bupati Merangin Sampaikan Tanggapan Fraksi

DPRD

Sumur Bor Pokir Dewan Provinsi Tidak Berfungsi, Ini Kata Kabid Cikar PUPR Provinsi Jambi

DPRD

DPRD Tanjab barat Gelar Rapat Paripurna Pertama

DPRD

Tak Mau Ketinggalan, Pansus 3 DPRD Merangin Gelar Rapat Perubahan Ramperda