BULENONNEWS.COM – BANGKO. Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat, memicu Ratusan warga desa Sungai Tabir gerudug gedung Dewan, Rabu (25/05/22).
Ratusan Masyarakat Sungai Tabir riuh menyuarakan dan menuntut Dewan agar menyampaikan ke pemerintah untuk segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa Sungai Tabir yang sempat tertunda di karenakan adanya kisruh antara salah satu Bakal calon dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Usai berunjuk rasa di depan gedung wakil rakyat tersebut, akhirnya para demonstran diarahkan ke gedung banggar oleh wakil Ketua 1 DPRD H. Zaidan Ismail untuk di lakukan audiensi sebagai celah dalam mencari solusi.
Koordinator Lapangan Asep Irwanda, menyampaikan ke media ini bahwa kehadiran warga desa Sungai Tabir ke DPRD guna menuntut pelaksanaan Pilkades Desa Sungai Tabir secepatnya dilakukan.
“Hari ini kami masyarakat desa Sungai Tabir yang berjumlah kurang lebih seratus orang mendatangi gedung perwakilan rakyat menuntut tetap dilaksanakan Pilkades sesegera mungkin, menolak penundaan Pilkades selama satu tahun, karena Pilkades merupakan hak demokrasi kami,”ujar Asep.
Menyikapi hal itu, Ahamad Kausari wakil ketua 2 DPRD saat jeda waktu sholat Dzuhur, mengatakan sebagai wakil rakyat sudah barang tentu menerima semua keluhan, masukan dan aspirasi masyarakat yang datang ke gedung rakyat ini.
” Keinginan masyarakat Desa Sungai Tabir yang meminta pelaksanaan Pilkades untuk segera di lakukan, tentu ini sama-sama kita cari solusinya, kita masih menunggu pihak pemerintah hadir, memang ada salah satu Kabid Pemdes yang hadir namun tidak bisa mencincang memutuskan, karena masih ada level yang lebih tepat untuk mencari sebuah solusi, sedangkan masyarakat ini minta kejelasan,” kata Kausari politisi PAN ini.
Merujuk pada surat Bupati Merangin yang ditujukan ke Bapak Gubernur Jambi tentang penundaan Pilkades di beberapa desa termasuk Desa Sungai Tabir ini, agar menghindari terjadinya konflik sosial.
” Artinya Bupati khawatir terjadinya gangguan keamanan, konflik sosial apa lagi terjadi pertumpahan darah, padahal di desa itu kan sama-sama saudara sehingga berujung penundaan, namun kita tetap mencari solusi bersama pihak pemerintah untuk duduk bersama agar hak pilih masyarakat tetap tersalurkan,” Jelas Wakil ketua ini.
Reporter : Ote
